KETAPANG — Bupati Ketapang Alexander Wilyo menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui reformasi total di sektor pendidikan. Penegasan tersebut disampaikan Alexander saat memimpin apel pagi di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang pada Kamis (30/4/2026).
Fokus utama reformasi ini adalah mendongkrak angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini masih tertinggal dibanding sektor kesehatan dan ekonomi. Alexander mengungkapkan fakta bahwa rata-rata lama sekolah di wilayahnya saat ini baru menyentuh angka sekitar 7 tahun.
"Pendidikan adalah kunci masa depan daerah. Jika tidak dikelola dengan baik, persoalan lain akan sulit diselesaikan," tegas Alexander Wilyo di hadapan jajaran aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pendidikan.
Sanksi dan Penghargaan bagi Guru di Wilayah Terpencil
Selain masalah IPM, Bupati menyoroti kedisiplinan tenaga pendidik, terutama mereka yang bertugas di wilayah pelosok. Dinas Pendidikan diinstruksikan untuk memperketat pengawasan langsung ke sekolah-sekolah guna memastikan proses belajar mengajar berjalan optimal tanpa kendala absensi.
Alexander mengusulkan penerapan sistem reward and punishment untuk memacu kinerja guru. Tenaga pendidik yang berprestasi dijanjikan mendapat penghargaan berupa insentif, fasilitas pendukung, hingga prioritas kesempatan tugas belajar. Sebaliknya, pelanggaran disiplin akan ditindak tegas sesuai regulasi.
Pemerintah daerah juga mulai memetakan perbaikan fasilitas penunjang, termasuk rumah dinas guru di daerah terpencil. Kesejahteraan dan kenyamanan tempat tinggal dianggap sebagai faktor krusial dalam menjaga konsistensi pengabdian guru di lapangan.
Digitalisasi Data Sekolah untuk Kebijakan Tepat Sasaran
Transformasi digital menjadi poin krusial dalam arahan Bupati. Alexander menginstruksikan pengembangan sistem informasi pendidikan berbasis digital yang mampu menyajikan data secara real-time terkait kondisi riil di lapangan.
Sistem ini nantinya mencakup informasi komprehensif mulai dari kerusakan infrastruktur, jumlah guru dan siswa, hingga kebutuhan prioritas tiap satuan pendidikan. Akurasi data menjadi syarat mutlak agar intervensi kebijakan pemerintah daerah tidak salah sasaran.
"Manfaatkan teknologi. Data harus akurat dan terintegrasi agar kebijakan tepat sasaran," ujar Alexander.
Inovasi Pembiayaan di Tengah Keterbatasan Anggaran
Menyadari keterbatasan APBD, Alexander mendorong jajarannya melakukan inovasi pembiayaan melalui skema kolaborasi. Kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pihak swasta dan organisasi non-pemerintah menjadi solusi untuk mendanai program strategis.
Aspek transparansi dan komunikasi publik juga menjadi catatan penting. Dinas Pendidikan diminta lebih aktif mempublikasikan capaian kinerja dan program kerja melalui kanal media sosial maupun media massa agar masyarakat dapat memantau perkembangan pendidikan secara terbuka.
"Jadikan ini ladang pengabdian. Bekerjalah dengan tulus. Pendidikan adalah fondasi utama kemajuan daerah," pungkas Alexander.
