KETAPANG — Pemerintah Kabupaten Ketapang melakukan penguatan tata kelola pemerintahan melalui evaluasi mendalam terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam Rapat Koordinasi dan Konsolidasi yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Rabu (6/5/2026), pemerintah daerah fokus pada pembenahan sektor layanan dasar masyarakat.
Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir menekankan bahwa setiap perangkat daerah wajib melakukan perencanaan berbasis data yang akurat. Hal ini mencakup rincian jumlah pelanggan, kapasitas layanan, hingga efisiensi operasional di lapangan untuk menjamin kebijakan yang diambil tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tekan Kebocoran Layanan dan Optimalisasi Distribusi Air Bersih
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah penanganan persoalan teknis yang memicu kerugian daerah. Jamhuri Amir menyoroti tingginya tingkat kebocoran layanan yang berdampak pada kesehatan keuangan perusahaan daerah. Ia meminta jajaran terkait segera melakukan langkah perbaikan demi menjaga kualitas pelayanan publik.
“Perencanaan harus berbasis data yang akurat, mulai dari jumlah pelanggan, kapasitas layanan, hingga efisiensi operasional. Ini penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan akuntabel,” tegas Jamhuri Amir.
Selain efisiensi, pemanfaatan teknologi dan inovasi menjadi instruksi khusus, terutama dalam pengolahan serta distribusi air bersih. Jamhuri mendorong profesionalisme kerja dan kolaborasi lintas sektor agar setiap kendala teknis dapat diselesaikan dengan fokus pada solusi, bukan saling menyalahkan antarinstansi.
Penguatan Sinergi Lintas Sektor untuk Pembangunan Berkeadilan
Bupati Ketapang menyatakan bahwa fase pertumbuhan daerah saat ini memerlukan fondasi pembangunan yang kuat. Keberhasilan program pemerintah disebut sangat bergantung pada sinergi yang melibatkan sektor swasta dan partisipasi aktif masyarakat. Pembangunan infrastruktur maupun sosial tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa kolaborasi yang terintegrasi.
“Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Bupati Ketapang.
Bupati juga memberikan apresiasi atas capaian sejumlah OPD pada sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan warga. Namun, ia mengingatkan pentingnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki jiwa kepemimpinan sebagai motor penggerak utama pembangunan di Ketapang.
Melalui konsolidasi ini, jajaran pemerintah daerah diharapkan bergerak lebih cepat dalam merespons keluhan masyarakat. Fokus utama ke depan meliputi penertiban administrasi pelayanan, penggunaan anggaran yang tepat sasaran, serta percepatan program pembangunan hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
