PONTIANAK — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan II sekaligus meluncurkan Corporate University (CorpU) di Aula Garuda Kantor Gubernur, Selasa (18/8/2026). Langkah ini diambil sebagai bagian dari transformasi birokrasi yang berkelanjutan di lingkungan Pemprov Kalbar.
Dalam arahannya, Ria Norsan mengingatkan bahwa anggaran pelatihan akan sia-sia jika tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas aparatur secara nyata. Ia menegaskan, biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan dan pelatihan harus berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.
"Kalau diklat kepemimpinan kita adakan, tetapi sumber daya manusianya tidak hebat, maka tidak akan ada perubahan. Artinya kita hanya habis biaya, tetapi tidak menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat," tegasnya.
Belajar dari Singapura: SDM Unggul Tanpa SDA Melimpah
Ria Norsan menyebut Singapura sebagai contoh nyata negara yang mampu maju meskipun tidak memiliki kekayaan alam yang besar. Menurutnya, keberhasilan tersebut ditopang oleh konsistensi dalam membangun kualitas manusia melalui pendidikan dan pengembangan kompetensi.
"Singapura tidak memiliki sumber daya alam, tetapi maju karena SDM-nya hebat," paparnya di hadapan para peserta PKN dan kepala OPD.
Pengalaman saat memimpin Kabupaten Mempawah menjadi rujukan. Ia pernah membangun Sekolah Regional IPDN untuk mencetak kader pemerintahan, mendirikan Balai Latihan Kerja bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, serta mengembangkan program hospital-based di RSUD dr. Soedarso Pontianak. Program terakhir memberikan ruang bagi dokter untuk meningkatkan keahlian tanpa harus meninggalkan daerah dalam waktu lama.
ASN Tak Cukup Jadi Knowledge Worker, Harus Jadi Learning Worker
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Muhammad Taufiq, mengapresiasi komitmen Pemprov Kalbar. Ia menilai pernyataan Gubernur tentang investasi SDM merupakan pemikiran pemimpin yang visioner.
"Tadi Bapak Gubernur menyampaikan bahwa investasi yang paling penting adalah di SDM. Ini merupakan pemikiran pemimpin yang visioner," ujarnya.
Muhammad Taufiq mengingatkan bahwa di tengah disrupsi digital, aparatur sipil negara (ASN) tidak cukup hanya menjadi knowledge worker. Mereka harus bertransformasi menjadi learning worker yang terus belajar, melakukan reskilling, dan upskilling.
"ASN harus terus belajar karena tantangan yang dihadapi juga terus berubah. Karena itu, kemampuan untuk meningkatkan dan memperbarui kompetensi menjadi sangat penting," jelasnya.
Perubahan Dunia Kerja: 2026 Jadi Titik Krusial Birokrasi
Plt. Kepala BPSDM Kemendagri, Andi Ony Prihartono, menambahkan bahwa perubahan dunia kerja berlangsung sangat cepat. Berdasarkan data World Economic Forum, sejumlah jenis pekerjaan akan bertransformasi dan muncul pekerjaan-pekerjaan baru.
Kondisi ini menuntut birokrasi untuk terus beradaptasi. Andi menekankan bahwa setiap agenda pengembangan kompetensi harus memiliki tujuan yang jelas agar hasilnya optimal.
"Setiap pertemuan seperti ini harus memiliki tujuan yang jelas. Kalau niatnya sudah benar, insyaallah tujuannya tercapai dengan baik," pungkasnya.
Peluncuran Corporate University dan penyelenggaraan PKN Tingkat II diharapkan membangun ekosistem pembelajaran aparatur yang berkelanjutan. Birokrasi Kalbar ditargetkan semakin adaptif, inovatif, dan profesional dalam menjawab tantangan pembangunan daerah maupun nasional.
Acara ini turut dihadiri jajaran Forkopimda Kalbar, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson, Bupati Mempawah Erlina, Kepala BPSDM Provinsi Kalbar, serta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Kalbar.
