SUKADANA — Rapat penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Kayong Utara digelar di Aula Balai Praja, Sukadana. Sekda Erwin Sudrajat memimpin langsung forum yang membahas skala prioritas raperda tersebut.
Arahan Erwin berpusat pada sinkronisasi regulasi daerah dengan arah pembangunan nasional. Setiap raperda yang diusulkan, katanya, mesti punya urgensi tinggi dan bisa diimplementasikan secara efektif.
Mengapa Penyusunan Propemperda Harus Selektif dan Terukur
Erwin menegaskan penyusunan Propemperda tidak boleh berhenti pada pemenuhan target administratif. Produk hukum daerah mesti dipilih berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat Kayong Utara.
Pemerintah kabupaten, menurut Erwin, ingin setiap regulasi yang lahir berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel juga menjadi ukuran yang dipakai.
"Setiap produk hukum yang lahir dari daerah kita harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel," ujar Sekda.
Evaluasi Hambatan Harmonisasi Regulasi Sebelumnya
Rapat di Sukadana tidak hanya membahas skala prioritas raperda. Erwin menyebut forum tersebut juga mengevaluasi hambatan dalam harmonisasi regulasi yang telah dibentuk sebelumnya.
Koordinasi antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian yang diperkuat. Tujuannya agar proses legislasi berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Rapat ini tidak hanya membahas tentang skala prioritas saja, tetapi kita juga akan mengevaluasi hambatan-hambatan dalam harmonisasi regulasi sebelumnya serta memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif sehingga proses legislasi nantinya berjalan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tuturnya.
Fokus Utama: Pelayanan Publik dan Kesinambungan Pembangunan
Hasil rapat mengarahkan fokus utama pembahasan pada raperda yang memiliki urgensi tinggi. Tiga bidang yang diprioritaskan adalah pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan kesinambungan pembangunan daerah.
Pemkab Kayong Utara belum merinci daftar raperda yang masuk skala prioritas. Tahapan berikutnya adalah pembahasan bersama DPRD agar Propemperda bisa ditetapkan sesuai jadwal.