PONTIANAK — Firdaus, S.IP., M.Sos., menyampaikan pokok pemikiran tersebut dalam materi akademik bertajuk "Menakar Masa Depan Demokrasi Indonesia: Tantangan Transformasi dan Arah Politik Menuju 2027". Materi itu disiapkan untuk forum HIMAPOL FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak. Menurut dia, demokrasi tidak cukup diukur dari penyelenggaraan pemilu, tingginya partisipasi pemilih, atau pergantian kepemimpinan secara konstitusional.
Kualitas demokrasi, lanjutnya, harus dilihat dari kemampuan negara menjaga keseimbangan kekuasaan. Juga dari supremasi hukum, perlindungan kebebasan sipil, serta kepastian bahwa kebijakan pemerintah berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Skor EIU Turun Tiga Tahun Berturut-turut
Firdaus menilai sejumlah indikator demokrasi internasional dan nasional perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Economist Intelligence Unit dalam Democracy Index 2025 mencatat skor Indonesia sebesar 6,37 dari skala 10. Angka itu menurun dibandingkan 6,44 pada 2024 dan 6,53 pada 2023.
Indonesia berada pada peringkat ke-60 dari 167 negara dalam kategori flawed democracy. Sementara itu, Freedom House melalui Freedom in the World 2026 memberikan skor 56 dari 100 kepada Indonesia dengan kategori Partly Free. Adapun Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Demokrasi Indonesia 2025 sebesar 78,19.
Ketiga indikator tersebut memiliki metodologi pengukuran berbeda, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung. Namun secara akademis, angka-angka itu dapat dipakai membaca berbagai dimensi kualitas demokrasi Indonesia.
Kesenjangan Demokrasi Elektoral dan Substantif
Bagi Firdaus, persoalan utamanya terletak pada kesenjangan antara demokrasi elektoral dan demokrasi substantif. Indonesia masih mampu menyelenggarakan pemilu secara kompetitif. Akan tetapi, keberhasilan elektoral belum otomatis menjamin pemerintahan yang transparan, lembaga negara yang independen, dan kebijakan publik yang akuntabel.
Ia merujuk pemikiran Robert A. Dahl dalam Polyarchy: Participation and Opposition. Dalam perspektif itu, demokrasi membutuhkan kompetisi politik yang terbuka dan partisipasi masyarakat yang inklusif. Pemilu memang instrumen penting untuk membangun legitimasi kekuasaan, tetapi legitimasi elektoral tidak boleh menjadi alasan mengabaikan mekanisme pengawasan.
"Demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai mekanisme memilih pemimpin. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana kekuasaan yang diperoleh melalui pemilu dijalankan, dibatasi, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat," demikian pokok pemikiran Firdaus dalam kajiannya.
Checks and Balances dan Risiko Konsentrasi Kekuasaan
Firdaus menyoroti pentingnya prinsip checks and balances dalam menjaga keseimbangan antarlembaga negara. DPR harus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara efektif. Lembaga peradilan harus independen, sedangkan pemerintah mesti terbuka terhadap kritik dan pertanggungjawaban publik.
Ia menilai konsentrasi kekuasaan perlu mendapat perhatian serius apabila berpotensi mempersempit ruang pengawasan demokratis. Persoalan itu sejalan dengan kajian Paryanto, Bachtiar, Faisal, dan Tenorio (2026) mengenai regresi demokrasi dan berkembangnya electoral illiberalism di Indonesia.
Kajian tersebut memberi perspektif bahwa kemunduran demokrasi tidak selalu ditandai dengan berhentinya pemilu. Kemunduran dapat berlangsung melalui melemahnya akuntabilitas, supremasi hukum, dan ruang masyarakat sipil.
Oligarki Politik dan Kualitas Representasi
Selain persoalan kelembagaan, Firdaus menempatkan oligarki sebagai salah satu isu penting dalam membaca masa depan demokrasi Indonesia. Ia merujuk pemikiran Jeffrey A. Winters dalam buku Oligarchy (2011). Konsentrasi kekayaan dapat memberi kemampuan kepada kelompok tertentu untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan materialnya.
Dalam praktik politik, persoalan itu perlu ditelusuri melalui hubungan antara kekuatan ekonomi, pembiayaan politik, rekrutmen kepemimpinan, dan proses perumusan kebijakan publik. Partai politik seharusnya menjadi jembatan antara kepentingan masyarakat dan negara.
Namun, fungsi tersebut akan menghadapi persoalan apabila proses rekrutmen kepemimpinan, kaderisasi, serta pengambilan keputusan terlalu dikuasai segelintir pihak. Firdaus menempatkan hal ini sebagai bagian dari tantangan transformasi yang harus dijawab menjelang 2027, terutama karena menyangkut masa depan generasi muda.