KAPUAS HULU — Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, Pido Castro, membenarkan bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT BOS telah dicabut Pemerintah Pusat. Sebelum dicabut, Pemkab Kapuas Hulu menerbitkan IUP untuk perusahaan itu pada 2023 dengan luas areal 4.750 hektare.
Pencabutan izin menyusul terungkapnya 356 hektare lahan yang terbakar di dalam areal PT BOS. Pemerintah Pusat menjatuhkan sanksi serupa kepada 11 perusahaan yang diduga terlibat karhutla di Kalimantan.
IUP 4.750 Hektare Terbit 2023, HGU Belum Dipegang PT BOS
Pido menyebut IUP yang dikeluarkan Pemkab Kapuas Hulu untuk PT BOS pada 2023 mencakup areal seluas 4.750 hektare. Hingga kini, perusahaan tersebut baru mengantongi IUP dan belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU).
"Sebelum dicabut izinnya, IUP yang kita keluarkan untuk PT BOS pada tahun 2023 ini seluas 4.750 hektare," kata Pido, Jumat (13/11).
Menurut Pido, pencabutan izin merupakan dampak dari keterlibatan perusahaan dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi baru-baru ini. "Ada 356 hektare lahan yang terbakar di areal PT BOS ini," ungkapnya.
Peluang HGU PT BOS Terbuka Makin Sempit
Persoalan hukum terkait karhutla diperkirakan menyulitkan PT BOS memperoleh HGU. Pido menegaskan perusahaan belum mengantongi hak tersebut sejak IUP diterbitkan tiga tahun lalu.
Pemkab Kapuas Hulu juga mengingatkan PT BOS agar tidak melakukan aktivitas apa pun setelah keputusan pencabutan izin dari Pemerintah Pusat. Larangan itu berlaku sampai ada ketentuan lanjutan dari instansi berwenang.
Pemkab Tunggu Surat Resmi dari Kementerian Pertanian
Pemkab Kapuas Hulu masih menunggu surat resmi pencabutan izin dari Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Surat itu menjadi dasar bagi daerah untuk menentukan langkah berikutnya.
"Jika surat pencabutan izin untuk PT BOS sudah diterima, kami akan melakukan pertemuan dengan Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TP3K) untuk membahas sanksi apa yang akan diberikan kepada perusahaan tersebut," jelas Pido.
TP3K akan membahas bentuk sanksi yang dikenakan ke PT BOS setelah surat diterima. Pemkab Kapuas Hulu belum menyebut tenggat kapan rapat tim itu digelar.