SANGGAU — Kenaikan angka stunting di tengah berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat Pemerintah Kabupaten Sanggau kebingungan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, prevalensi stunting yang pada 2024 berada di angka 21,48 persen, berhasil ditekan menjadi 20,50 persen pada 2025. Capaian itu bahkan menempatkan Sanggau di posisi kedua se-Kalimantan Barat dalam penanganan stunting, setelah Kota Pontianak.
Namun, tren positif tersebut berbalik arah pada triwulan pertama tahun 2026. Angka stunting kembali merangkak naik 1,32 persen menjadi 21,82 persen, persis di saat program MBG yang diluncurkan pada 17 Februari 2025 lalu tengah berjalan masif.
Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Program MBG di Sanggau mengaku heran dengan kondisi ini. Ia menyebut kenaikan tersebut sebagai anomali yang tidak sesuai dengan tujuan awal program.
“Harusnya program MBG ini mampu menurunkan stunting, tapi faktanya justru angka stunting malah naik, nanti kita evaluasi lagi,” ujar Susana di ruang kerjanya, Senin (8/6/2026).
Sebagai Ketua Satgas, ia berjanji akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG dan penanganan stunting di Sanggau. “Kebetulan saya juga Ketua penanganan stunting, nanti saya koordinasikan dan saya panggil OPD terkait untuk membahas persoalan stunting ini,” tegasnya.
Susana menduga, salah satu penyebab kegagalan MBG menekan stunting adalah karena sasaran program yang kurang tepat. Menurutnya, dapur-dapur MBG lebih banyak dibangun di wilayah perkotaan, bukan di daerah-daerah dengan angka stunting tinggi yang justru paling membutuhkan intervensi gizi.
“Ini mungkin persoalan yang kita hadapi. Kami di daerah hanya mendukung kebijakan Pemerintah Pusat. Mestinya program MBG ini menyasar daerah yang angka stuntingnya tinggi, bukan di perkotaan dulu yang dibangun dapur-dapur MBG,” bebernya.
Pernyataan ini menjadi sinyal awal bahwa Pemerintah Kabupaten Sanggau akan meminta peninjauan ulang terhadap peta penerima manfaat program MBG. Evaluasi internal dijadwalkan akan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam waktu dekat.