PONTIANAK — Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengumpulkan perangkat daerah dan mitra HKTI untuk mematangkan pelaksanaan Musda serta pelantikan jajaran pengurus HKTI se-Kalimantan Barat. Agenda yang dibahas mencakup aspek strategis dan teknis, termasuk pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang akan menjadi tulang punggung organisasi ke depan.
Dalam rapat yang berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur itu, Norsan menegaskan bahwa HKTI bukan sekadar organisasi seremonial. Ia mendorong agar kepengurusan yang baru benar-benar hadir di tengah masyarakat tani, bukan hanya di atas kertas.
Menurut Norsan, momentum Musda harus dimanfaatkan untuk konsolidasi organisasi yang lebih adaptif. Ia menyebut tantangan pembangunan pertanian ke depan semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim hingga fluktuasi harga pasar.
“HKTI memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi wadah perjuangan dan penguatan bagi para petani. Saya berharap HKTI Kalbar semakin fokus pada penguatan ketahanan pangan daerah, peningkatan kualitas produksi pertanian, hingga pendampingan petani dalam mengadopsi teknologi pertanian modern,” ujar Norsan.
Ia juga meminta setiap DPC yang akan dilantik segera menyusun program kerja yang terukur dan disesuaikan dengan potensi unggulan di masing-masing wilayah. Pendekatan pembangunan sektor pertanian, kata dia, harus mempertimbangkan karakteristik daerah agar program berjalan optimal dan berdampak langsung.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen memperkuat sinergi dengan HKTI. Norsan menyebut sejumlah program konkret tengah disiapkan untuk mendukung akses petani terhadap permodalan, sarana produksi, distribusi, hingga pemasaran hasil pertanian.
Selain substansi organisasi, rapat tersebut juga menyoroti kesiapan teknis pelaksanaan Musda dan pelantikan. Pemerintah menginginkan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, efektif, dan memberikan dampak strategis bagi penguatan kelembagaan pertanian di Kalimantan Barat.
Pemprov Kalbar optimistis dengan kepengurusan baru, HKTI bisa menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.