PONTIANAK — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta Bapenda kabupaten/kota tidak lagi bermain aman dengan target PAD yang rendah. Sekda Harisson menilai, realisasi yang melampaui target kecil hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi tidak mencerminkan upaya optimal dalam menggali potensi fiskal daerah.
Target Rendah Hanya Bikin Nyaman di Atas Kertas
"Kalau target kita terlalu rendah, kemudian realisasinya sedikit di atas target, tentu terlihat bagus di atas kertas. Tetapi, yang kita inginkan bukan itu," tegas Harisson dalam paparannya di Pontianak.
Ia mengingatkan bahwa kemampuan fiskal daerah menentukan seberapa besar pembangunan dan kualitas pelayanan publik yang bisa diberikan ke masyarakat. APBD, kata dia, harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan warga.
Belanja Pegawai Menggerus Ruang Fiskal Daerah
Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah tingginya belanja pegawai yang mempersempit ruang fiskal. Karena itu, Harisson menekankan daerah tak bisa hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.
"Daerah harus memiliki kemampuan fiskal yang kuat agar ruang pembangunan semakin besar," ujarnya, seraya mendorong aparatur mengubah pola pikir birokrasi menjadi lebih inovatif dan produktif.
Bukan Pungutan Baru, Tapi Optimalisasi Pajak yang Bocor
Harisson menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak berarti menambah beban masyarakat dengan pungutan baru. Sebaliknya, yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan potensi pajak yang selama ini belum tergarap maksimal.
"Perbaiki sistem pemungutan, perkuat pengawasan, dan pastikan seluruh wajib pajak memenuhi kewajibannya," kata dia.
Sumber penerimaan terbesar Provinsi Kalbar saat ini masih berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Harisson menyebut potensi kedua sektor ini bisa terus ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih ketat dan upaya menekan kebocoran penerimaan.
Pengawasan BBM Bersubsidi Jadi Kunci Peningkatan PBBKB
Harisson juga menyoroti perlunya pengawasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi. Kolaborasi lintas instansi dinilai penting agar penyaluran BBM tepat sasaran.
"Peningkatan konsumsi BBM nonsubsidi akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak daerah," jelasnya.
Para kepala Bapenda kabupaten dan kota diminta menjadi motor penggerak peningkatan PAD dengan menghadirkan inovasi dan analisis yang mampu mengoptimalkan potensi pajak di masing-masing wilayah.
Bapenda Jadi Mitra Strategis Kepala Daerah
"Bapenda bukan hanya bertugas memungut pajak, tetapi menjadi mitra strategis kepala daerah dalam memperkuat kemampuan fiskal. Kalau PAD meningkat, pembangunan semakin luas, pelayanan publik semakin baik, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat juga akan ikut meningkat," pungkas Harisson.
