PONTIANAK — Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menegaskan keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif badan publik. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi fondasi pemerintahan yang demokratis, profesional, dan akuntabel.
Pernyataan itu disampaikan Krisantus saat memaparkan strategi dan kebijakan keterbukaan informasi publik dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik 2026. Forum tersebut berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Keterbukaan informasi, kata Krisantus, juga dibutuhkan untuk membangun kepercayaan publik dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. "Komitmen ini sejalan dengan visi pembangunan Kalimantan Barat, yakni Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan, khususnya misi kedua tentang pemerataan pembangunan dari desa hingga kota serta misi keempat mengenai tata kelola pemerintahan yang demokratis," ungkapnya.
Gema Membangun Desa Jadi Pintu Informasi hingga Kampung
Program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Gema Membangun Desa (GMD), diposisikan sebagai instrumen utama keterbukaan informasi. Program itu mendekatkan pelayanan pemerintah sekaligus memperkuat komunikasi dengan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.
Melalui GMD, gubernur, wakil gubernur, dan jajaran kepala perangkat daerah turun langsung ke desa. Mereka berdialog, menyerap aspirasi, dan melihat kebutuhan warga. Jajaran pemerintah bahkan menginap di rumah warga selama kurang lebih tiga hari.
Sepanjang 2026, GMD telah digelar di Kabupaten Mempawah, Sambas, Kayong Utara, Landak, dan Bengkayang. Program itu dijadwalkan berlanjut ke Kabupaten Ketapang pada awal Desember 2026.
Layanan Langsung: Kesehatan Gratis hingga Literasi Digital
Selain ruang dialog, GMD menghadirkan sejumlah pelayanan langsung bagi warga. Layanan itu meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, operasi pasar, pelayanan administrasi kependudukan, informasi ketenagakerjaan, sosialisasi beasiswa, hingga literasi digital.
"Melalui program ini, masyarakat tidak hanya dapat menyampaikan aspirasi, tetapi juga memperoleh akses langsung terhadap berbagai pelayanan pemerintah," jelas Krisantus.
Data yang dipaparkan menunjukkan GMD menjangkau sekitar 1.000 hingga 5.000 warga di setiap lokasi. Pelayanan administrasi kependudukan tercatat mencapai sekitar 1.497 layanan.
Aspirasi Warga Ditindaklanjuti Lewat Anggaran Tahun Berikutnya
Aspirasi masyarakat tidak berhenti di forum dialog. Pemerintah mencatat dan mengelompokkan aspirasi berdasarkan kewenangan, menyampaikan rencana tindak lanjut kepada perangkat daerah, menyusun program, hingga mengusulkan anggaran pada tahun berikutnya.
Alur itu menjadikan GMD sebagai jalur resmi bagi warga desa untuk menyampaikan kebutuhan. Penguatan PPID hingga tingkat desa melengkapi mekanisme tersebut agar informasi publik lebih mudah diakses masyarakat di wilayah terpencil.