PONTIANAK — Gelombang aksi massa dari Aliansi Cipayung Kota Pontianak memadati Jalan Jenderal Ahmad Yani dalam rangka memperingati Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Berbeda dengan aksi biasanya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., memilih turun langsung ke jalan untuk berdialog dengan para demonstran di depan gerbang kantor gubernur.
Aliansi yang merupakan gabungan organisasi mahasiswa lintas ideologi—terdiri dari IMM, PMII, GMNI, GMKI, dan PMKRI—datang dengan membawa 12 poin tuntutan strategis. Di bawah koordinator aksi Muhammad Sherkhan, massa menyoroti ketimpangan akses pendidikan dan perlindungan hak buruh yang dinilai masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Harisson, yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, mengapresiasi cara mahasiswa menyampaikan pendapat secara konstruktif. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan dokumen tuntutan tersebut menumpuk di meja birokrasi tanpa kejelasan.
Poin-poin yang diserahkan mahasiswa mencakup persoalan fundamental di Kalimantan Barat. Isu upah layak dan perlindungan tenaga kerja lokal menjadi sorotan utama dalam momentum Hari Buruh. Sementara itu, untuk sektor pendidikan, mahasiswa menuntut adanya solusi konkret terkait pemerataan fasilitas sekolah hingga ke wilayah pelosok Kalbar.
"Seluruh tuntutan yang telah disampaikan kami terima dengan terbuka. Kami pastikan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait, agar isu-isu strategis seperti hak buruh, upah layak, dan pemerataan pendidikan dapat memperoleh solusi konkret sesuai kewenangan pemerintah provinsi," ujar Harisson di hadapan massa aksi.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf Gubernur Ria Norsan yang berhalangan hadir secara fisik karena sedang menjalankan tugas dinas di luar kota. Meski demikian, Harisson menjamin bahwa setiap poin aspirasi telah sampai ke telinga pimpinan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan mendatang.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memandang aksi mahasiswa bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai motor penggerak perubahan. Harisson menilai idealisme mahasiswa adalah indikator bahwa pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah masih berjalan sehat.
"Saya atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan apresiasi atas kepedulian rekan-rekan mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa idealisme dan kecintaan terhadap daerah masih terjaga dengan baik. Selama mahasiswa masih peduli terhadap nasib rakyat, di sanalah ada harapan dan masa depan bagi Kalimantan Barat," tegasnya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan elemen mahasiswa sangat dibutuhkan untuk mengawal pembangunan daerah yang luas seperti Kalimantan Barat. Pemerintah daerah menyadari bahwa kebijakan yang diambil memerlukan kontrol sosial agar tetap sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan penyerahan dokumen tuntutan secara resmi dari perwakilan Aliansi Cipayung kepada Sekda Kalbar. Aksi yang berlangsung tertib ini menjadi preseden positif dalam pola komunikasi antara massa aktivis dan pemangku kebijakan di tingkat provinsi.