PONTIANAK — Ancaman pencabutan izin operasional menjadi senjata terakhir pemerintah untuk menghentikan praktik nakal PKS yang kerap membeli TBS di bawah HPP. Langkah ini diambil setelah banyaknya laporan dari petani sawit di Kalbar yang mengaku harga jual buahnya tidak pernah menyentuh patokan resmi yang ditetapkan pemerintah.
Petani sawit mandiri di Kalbar selama ini menjadi pihak yang paling dirugikan. Selisih harga antara HPP dan harga yang dibayar PKS bisa mencapai ratusan rupiah per kilogram. Dalam satu kali panen, seorang petani dengan lahan dua hektare bisa kehilangan potensi pendapatan hingga jutaan rupiah. Angka ini terus terakumulasi setiap periode panen jika praktik tersebut dibiarkan.
Pemerintah tidak hanya memberikan peringatan. Sanksi bertahap mulai dari teguran tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha siap dijatuhkan. Bagi PKS yang terbukti melanggar, izin usaha perkebunan (IUP) mereka dapat dicabut oleh gubernur atau menteri. Sanksi ini berlaku untuk semua PKS di Kalbar yang tidak mematuhi ketentuan harga TBS sesuai HPP yang berlaku.
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar akan membentuk tim pengawas harga di tingkat kabupaten. Tim ini bertugas memantau transaksi jual beli TBS di setiap PKS. Petani juga didorong untuk melaporkan langsung jika menemukan PKS yang membeli TBS di bawah harga patokan. Laporan bisa disampaikan ke dinas perkebunan setempat atau melalui hotline yang disediakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Petani sawit di Kalbar diminta untuk tidak menjual TBS ke PKS yang tidak mau membayar sesuai HPP. Pemerintah menjamin akan menindak tegas PKS yang melanggar. Selain itu, petani juga diimbau untuk bergabung dalam kelompok tani agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat saat bermitra dengan pabrik. Dengan bersatu, petani bisa menolak harga murah dan meminta transparansi harga dari pihak PKS.
Sejumlah pengamat perkebunan menilai ancaman pencabutan izin adalah langkah paling efektif untuk membuat PKS patuh. Selama ini, sanksi administratif seperti teguran dan denda seringkali tidak membuat jera. Dengan ancaman kehilangan izin, PKS akan berpikir ulang sebelum menekan harga TBS. Kebijakan ini diharapkan bisa segera mengerek harga TBS di tingkat petani hingga sesuai dengan HPP yang ditetapkan pemerintah.