PONTIANAK — Kinerja APBN Kalimantan Barat hingga April 2026 tetap menunjukkan tren pertumbuhan di tengah gejolak ekonomi global. Angka positif ini menjadi sinyal bahwa daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah masih terjaga.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar, M. Syaiful, menyatakan bahwa realisasi belanja negara di provinsi ini tumbuh seiring meningkatnya serapan anggaran untuk program perlindungan sosial dan belanja modal. "Kinerja ini didukung oleh konsistensi pemerintah daerah dalam menyerap anggaran yang sudah dialokasikan," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin lalu.
Pertumbuhan APBN hingga April 2026 berdampak langsung pada penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Masyarakat penerima manfaat di wilayah pedalaman seperti Kapuas Hulu dan Sintang dipastikan tetap menerima bantuan tepat waktu.
Selain itu, belanja modal yang meningkat memungkinkan perbaikan jalan desa dan irigasi tersier di daerah terpencil. Proyek infrastruktur ini menyerap tenaga kerja lokal, sehingga roda ekonomi di tingkat kampung ikut bergerak.
Kelompok penerima manfaat paling terdampak adalah rumah tangga miskin dan petani kecil. Mereka bergantung pada bantuan sosial dan program padat karya yang didanai APBN.
"Bantuan tunai dari pusat sangat membantu kami, apalagi harga beras di pasar naik beberapa pekan terakhir," ujar Siti, warga Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, saat ditemui di pasar tradisional. Ia mengaku rutin menerima BPNT setiap bulan sejak awal tahun.
Belanja pemerintah pusat di Kalbar difokuskan pada sektor yang tidak terlalu terpengaruh fluktuasi global, seperti belanja pegawai dan bantuan sosial. Sektor pertanian dan perkebunan, yang menjadi penopang utama ekonomi Kalbar, juga relatif stabil.
Kepala Dinas Perekonomian dan Pembangunan Kalbar, Andi Sulaiman, menambahkan bahwa investasi di sektor hilirisasi kelapa sawit dan karet mulai menunjukkan hasil. "Kami optimistis pertumbuhan ini bisa bertahan hingga akhir tahun, asalkan harga komoditas global tidak anjlok drastis," katanya.
Pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp 4,2 triliun untuk belanja modal di Kalbar sepanjang 2026. Hingga April, realisasinya sudah mencapai 32 persen.
Proyek prioritas seperti pembangunan jalan lingkar di Kota Pontianak dan normalisasi Sungai Kapuas dijadwalkan rampung pada semester kedua. Jika realisasi anggaran terus berjalan lancar, dampak positifnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat di daerah penyangga ibu kota provinsi.
Risiko perlambatan tetap ada, terutama jika nilai tukar rupiah terus melemah dan harga komoditas ekspor utama Kalbar turun. Namun, pemerintah daerah telah menyiapkan skenario antisipasi dengan memprioritaskan belanja wajib dan mengoptimalkan dana transfer ke desa.
Kepala Bappeda Kalbar, Heriadi, mengatakan bahwa pihaknya akan mempercepat lelang proyek di triwulan kedua agar serapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun. "Kami tidak ingin ada anggaran yang mengendap dan tidak termanfaatkan," tegasnya.
Warga Kalbar diprediksi mulai merasakan dampak penuh pertumbuhan APBN pada pertengahan tahun 2026, saat proyek infrastruktur fisik mulai rampung dan bantuan sosial cair secara serentak. Pemerintah daerah berjanji akan mempercepat distribusi bansos ke daerah terpencil melalui jalur darat dan sungai.