KALIMANTAN BARAT — Penggantian pola penyaluran ini bertujuan menekan dua masalah yang selama ini berulang: bantuan salah sasaran dan pemotongan oleh oknum di lapangan. Dengan uang yang langsung masuk ke rekening warga, penerima bisa membelanjakan sesuai kebutuhan, sementara proses birokrasi yang sering menjadi celah penyimpangan dikurangi.
Luhut menjelaskan perubahan mendasar skema ini adalah sasaran bantuan. Pemerintah tidak lagi memberikan insentif pada produk tertentu, melainkan langsung kepada individu yang memenuhi kriteria.
“Karena bansos itu nanti kita mungkin tidak berikan lagi insentif kepada produk, kita akan berikan insentif kepada orang langsung,” ungkapnya.
Ia memperkirakan jumlah penerima dari skema baru ini mencapai puluhan hingga ratusan juta penduduk. “Jadi nanti sekian puluh juta atau ratus juta penduduk kita yang qualified untuk menerima cash transfer itu saya kira bisa kita lakukan pada awal tahun depan. Kita akan uji coba pada awal 2027,” tambahnya.
Proses verifikasi penerima bansos juga bakal berubah. Luhut menyebut tata kelola penyaluran akan memanfaatkan teknologi pemerintahan berbasis kecerdasan buatan (AI) dan pendataan biometrik.
Dengan sistem ini, pencairan bantuan tidak lagi membutuhkan antrean panjang atau pengumpulan fotokopi KTP berlapis. “Karena pertemuan orang-orang akan sangat berkurang, karena semua dengan face recognition, dengan biometrik itu sudah bisa semua didapat,” jelas Luhut.
Ia menilai sistem baru ini mampu menekan potensi penyimpangan anggaran secara signifikan dan menjadi salah satu lompatan besar pemerintahan Presiden Prabowo dalam tata kelola.
Meski verifikasi dilakukan secara digital, pemerintah tetap membutuhkan peran pemerintah daerah. Pemda di setiap wilayah akan diminta mendata warganya yang berhak menerima bantuan.
“Kita dukung semua dan semua pemda saya kira akan terlibat, saya sudah minta juga untuk me-register, mendaftar untuk yang ingin dapat bansos,” tegas Luhut.
Artinya, warga yang merasa masuk kategori penerima tetap perlu mendaftarkan data melalui Pemda setempat. Pusat tidak bekerja sendirian dalam menjaring penerima.
Luhut juga mengingatkan potensi ekonomi Indonesia ke depan dengan populasi yang diperkirakan mencapai 300 juta penduduk pada tahun 2027. Bansos tunai yang tepat sasaran diharapkan menjaga daya beli masyarakat kelas bawah sekaligus mendorong tumbuhnya kelas menengah.
“Indonesia tahun depan ini akan berpenduduk 300 juta. Jadi bukan jumlah yang kecil, jadi market-nya makin luas dan juga nanti kelas menengah juga akan naik,” tutup Luhut.
Sampai saat ini, pemerintah belum merinci nominal bantuan, kriteria pendapatan, atau jadwal pencairan tahap awal. Masyarakat yang merasa berhak disarankan terus memantau informasi resmi dari kelurahan atau Pemda setempat untuk proses registrasi dan registrasi ulang data. Kepastian nama masuk daftar penerima baru bisa diketahui setelah mekanisme pendataan dan verifikasi berjalan di 2027.