KETAPANG — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni merinci bahwa Banpres tahap pertama digelontorkan ke pemerintah provinsi dan sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Besaran bantuan untuk tiap daerah disesuaikan dengan tingkat eskalasi kebakaran yang terjadi di wilayahnya.
"Tahap pertama sudah turun Rp200 miliar dan itu langsung ditransfer kepada Pak Gubernur maupun kepada Bupati-bupati terkait," kata Raja Juli dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Ketapang, Kalimantan Barat, Jumat (23/10/2026).
Sejumlah kabupaten/kota yang belum memperoleh dukungan pada tahap pertama mengajukan permohonan Banpres susulan. Pengajuan itu diproses berdasarkan kondisi dan perkembangan karhutla di masing-masing wilayah.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui tambahan bantuan untuk empat kabupaten, yakni Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau. Dana untuk keempat daerah tersebut telah masuk ke rekening pemerintah daerah sekitar dua hari sebelum rapat koordinasi berlangsung.
"Jadi total bantuan Presiden untuk penanganan karhutla dalam bentuk Banpres total Rp240 miliar," ujar Raja Juli.
Banpres dikelola langsung oleh pemerintah daerah penerima. Mekanisme ini memberi keleluasaan bagi pemda mengalokasikan dana sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.
Raja Juli meminta bupati memanfaatkan anggaran secara maksimal dan tidak menyimpang dari peruntukan. Penggunaan dana harus mengacu pada surat edaran yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri.
"Jadi supaya bupati bisa memanfaatkan secara maksimum apa yang sudah diberikan ini sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan surat edaran yang sudah diterbitkan oleh Pak Mendagri," katanya.
Raja Juli menegaskan Banpres bukan bagian dari anggaran operasi penanganan karhutla yang dijalankan pemerintah pusat. Dana Banpres khusus dialokasikan ke pemerintah daerah untuk dikelola sesuai peruntukan.
Pemerintah pusat menjalankan langkah lain secara paralel, mencakup operasi modifikasi cuaca (OMC) dan water bombing di sejumlah wilayah terdampak. Operasi itu melibatkan BNPB, BMKG, Kementerian Kehutanan, serta kementerian dan lembaga terkait.
Sinergi pusat-daerah menjadi kunci penanganan karhutla di Kalimantan Barat, terutama karena tingkat kebakaran di tiap kabupaten/kota tidak seragam. Dengan total Banpres Rp240 miliar, pemerintah berharap penanganan di lapangan berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.