PONTIANAK — Penyampaian Raperda APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya berlangsung di DPRD Pontianak, Jumat (23/10/2026). Edi Rusdi Kamtono menegaskan penyusunan anggaran tetap mengacu pada prinsip pengelolaan keuangan yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.
Menurut Wali Kota, anggaran daerah bukan sekadar deret angka. Orientasinya harus pada manfaat nyata yang diterima warga, dengan efektivitas, efisiensi, dan transparansi sebagai rambu utama.
Pendapatan Rp2,113 Triliun, Belanja Rp2,160 Triliun
Pada sisi pendapatan, RAPBD 2027 memproyeksikan penerimaan daerah sebesar Rp2,113 triliun. Proyeksi itu naik Rp51,655 miliar atau 2,51 persen dibandingkan APBD 2026 yang tercatat Rp2,061 triliun.
Belanja daerah diproyeksikan Rp2,160 triliun, bertambah Rp87,585 miliar atau 4,23 persen dari belanja 2026 sebesar Rp2,072 triliun. Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah dipatok Rp74,831 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp27,511 miliar.
Defisit Rp43,304 Miliar dan Program yang Harus Ditunda
Struktur RAPBD 2027 masih akan mengalami penyesuaian menyusul perubahan alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Dampaknya, ruang fiskal daerah menyempit dan berpotensi menimbulkan defisit Rp43,304 miliar.
"Karena ada pengurangan dan penyesuaian transfer, beberapa program yang sebelumnya sudah kita rencanakan kemungkinan harus ditunda atau dilaksanakan secara bertahap," kata Edi.
Penyesuaian itu akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Kota Pontianak dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Tujuannya menjaga komposisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tetap seimbang.
Pemkot berharap pembahasan bersama DPRD berjalan lancar sehingga APBD 2027 dapat ditetapkan paling lambat akhir November.
UMKM Jadi Penopang, Persoalan Kota Urban Menumpuk
Tantangan pembangunan 2027 tidak hanya datang dari keterbatasan fiskal. Tekanan ekonomi global, konflik internasional, perubahan cuaca, dan potensi bencana ikut membebani pertumbuhan ekonomi daerah.
Sebagai kota jasa dan perdagangan, Pontianak menempatkan UMKM sebagai salah satu sektor paling menentukan. Aktivitas ekonomi warga banyak bergerak di sektor itu.
"Kita ini kota jasa dan perdagangan. UMKM menjadi salah satu sektor yang paling menentukan, karena aktivitas ekonomi masyarakat banyak bergerak di sana," ujar Edi.
Karakter Pontianak sebagai kota urban juga menyisakan persoalan yang butuh penanganan berkelanjutan: kepadatan dan kemacetan, sampah, air bersih, drainase, sanitasi, kesehatan, hingga pendidikan. Keterbatasan kemampuan fiskal membuat penyelesaiannya memerlukan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
"Sebagai kota yang terus berkembang, persoalan-persoalan dasar seperti kemacetan, air bersih, drainase, sanitasi dan infrastruktur tetap menjadi prioritas. Tetapi tentu kita membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat," jelasnya.
Harapan pada 2027: Fiskal Menguat, Program Tertunda Berlanjut
Edi berharap kondisi ekonomi 2027 membaik sehingga kapasitas fiskal daerah kembali menguat. Program pembangunan yang sempat tertunda pun bisa dilanjutkan.
"Yang terpenting pembangunan tetap berjalan. Kita sesuaikan dengan kemampuan fiskal, kita tentukan prioritas, dan program yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap menjadi perhatian," pungkasnya.
