KALIMANTAN BARAT — Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengungkapkan, aspirasi dari masyarakat di sejumlah daerah menunjukkan adanya ketimpangan antara kondisi faktual warga dengan data penerima manfaat bansos. "Ada yang kondisi ekonominya menurun, kehilangan pekerjaan, tetapi belum masuk dalam kategori penerima bantuan," ujarnya di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar.
Sensus Ekonomi 2026 Jadi Kunci Perbaikan Data
Atalia menegaskan, Sensus Ekonomi yang dijadwalkan berlangsung tahun depan menjadi momentum krusial untuk memperbarui basis data penerima bansos. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi jujur kepada petugas sensus akan menentukan ketepatan sasaran program perlindungan sosial.
"Sensus ini bukan untuk mempersulit masyarakat. Justru ini upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya agar bantuan sosial bisa diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak," jelas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat tersebut.
Minimnya Sosialisasi dan Pemahaman Warga
Selain persoalan data, Atalia menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai urgensi sensus ekonomi. Ia mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan memperkuat sosialisasi agar warga tidak enggan atau salah persepsi saat didatangi petugas pendataan.
Komisi VIII DPR berkomitmen mengawal peningkatan anggaran perlindungan sosial agar program bansos berjalan lebih adil. "Masalah sosial terus berkembang dan bencana tidak bisa diprediksi," kata Atalia.
Stok Logistik Bencana Juga Jadi Sorotan
Dalam kesempatan yang sama, Atalia turut menyoroti keterbatasan stok logistik kebencanaan. Hasil peninjauan lapangan menunjukkan sejumlah gudang memiliki kapasitas besar namun belum didukung buffer stock yang memadai.
"Indonesia adalah negara yang rawan bencana dan kondisi darurat bisa terjadi kapan saja. Karena itu kesiapan logistik harus menjadi prioritas," tegasnya.
Ke depan, Komisi VIII DPR berjanji terus memperjuangkan penguatan anggaran Kementerian Sosial, baik untuk penyaluran bansos maupun penanganan bencana. "Kami akan terus memperjuangkan peningkatan anggaran Kementerian Sosial agar program perlindungan sosial semakin kuat dan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat serta tepat," pungkas Atalia.
