PONTIANAK — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak akan mentolerir perusahaan perkebunan yang mengabaikan kewajiban terhadap daerah, baik itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta berskala besar. Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa status atau skala usaha tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari kepatuhan.
“Setiap perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Barat wajib mematuhi ketentuan yang berlaku. Kehadiran perusahaan harus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat,” tegasnya dalam rapat koordinasi penguatan tata kelola sawit, Selasa (14/7/2026).
CSR Harus Tepat Sasaran, Tak Bisa Sekadar Formalitas
Krisantus menyoroti implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai belum optimal. Ia menyebut masih adanya kawasan permukiman kurang layak di sekitar perkebunan menjadi indikator bahwa tanggung jawab sosial perusahaan perlu diarahkan pada program yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Keberadaan perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Pajak Air Permukaan Dievaluasi, Tim Khusus Dibentuk
Di sisi penerimaan daerah, Pemprov Kalbar berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perkebunan. Fokus utama adalah evaluasi pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) yang dinilai belum sebanding dengan tingkat pemanfaatan air oleh perusahaan.
Pemerintah akan membentuk tim bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk melakukan evaluasi menyeluruh. “Kami akan melakukan evaluasi terhadap penggunaan air permukaan oleh perusahaan agar kewajiban perpajakan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Krisantus.
Langkah ini diambil agar kontribusi sektor sawit terhadap pembangunan daerah lebih optimal dan transparan.
Dukung Ekspor Satu Pintu, Pengawasan Diperketat
Rapat koordinasi tersebut juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha terkait kebijakan ekspor satu pintu yang diinisiasi pemerintah pusat melalui Danantara. Krisantus berharap seluruh perusahaan mendukung kebijakan strategis ini tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap regulasi daerah.
Pemprov Kalbar berkomitmen melakukan pengawasan ketat melalui koordinasi dan evaluasi berkala. Sinergi antara pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta diharapkan mampu mewujudkan tata kelola industri kelapa sawit yang tertib, transparan, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“Melalui sinergi ini, industri sawit di Kalbar diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Krisantus.
