PONTIANAK — Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI mencatat penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II di Kalimantan Barat sebagai yang pertama di provinsi itu. Bersamaan dengan peluncuran Kalbar Corporate University (Corpu), langkah ini dinilai menjadi terobosan dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Kepala LAN RI Muhammad Taufiq menyebut penyelenggaraan PKN Tingkat II dan peluncuran Corpu sebagai langkah strategis memperkuat kapasitas ASN. "LAN mendukung kegiatan yang luar biasa dari Bapak Gubernur untuk menyelenggarakan PKN II untuk pertama kalinya dan juga meluncurkan Corporate University Kalbar atau pembelajaran terintegrasi," katanya di Pontianak, Rabu.
Pembelajaran Tak Lagi Cukup di Ruang Kelas
Taufiq menegaskan pengembangan kompetensi ASN tidak bisa lagi mengandalkan pola pelatihan konvensional yang berlangsung di ruang kelas. Pembelajaran harus terintegrasi dengan pelaksanaan tugas, sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.
Tema PKN Tingkat II kali ini mengangkat kepemimpinan adaptif dalam membangun resiliensi tata kelola keuangan daerah. Taufiq menilai tema tersebut relevan dengan tantangan pemerintahan saat ini, terutama dalam menghadapi keterbatasan fiskal dan tuntutan efisiensi anggaran.
"Kami mengapresiasi Kalbar atas terobosannya. Hari ini tercatat sebagai reformasi birokrasi terbaik di Kalimantan serta mendapatkan penghargaan creative financing di tengah efisiensi. Ini merupakan upaya yang menginspirasi pemimpin ASN lainnya," ujarnya.
90 Persen Pembelajaran Berlangsung di Tempat Kerja
Taufiq berharap Kalbar Corporate University tidak hanya diterapkan di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tetapi juga menjadi model yang dapat diadopsi pemerintah kabupaten/kota. Keberhasilan Corporate University, menurut dia, sangat bergantung pada keterlibatan pimpinan perangkat daerah dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendorong ASN terus belajar.
"Kami harapkan dari Corporate University ini pembelajarannya 90 persen di tempat kerja. Kalau 90 persen di tempat kerja, artinya yang punya tanggung jawab para pimpinan perangkat daerah," katanya.
Pendekatan ini membuat pengembangan kompetensi ASN tidak berhenti pada kegiatan pelatihan maupun perolehan sertifikat, tetapi diarahkan pada perubahan perilaku kerja, peningkatan kinerja, serta lahirnya inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. "Jika proses tersebut berjalan dengan baik, Corporate University dapat menjadi gerakan bersama untuk mentransformasi birokrasi Kalbar agar semakin inovatif dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Paradigma Baru: Bukan Sekadar Mengejar Sertifikat
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Andi Ony Prihartono, mengatakan penerapan Corporate University di Kalimantan Barat diharapkan mampu mengubah paradigma pengembangan kompetensi ASN. Keberhasilan pembelajaran ASN tidak semestinya hanya diukur dari terselenggaranya pelatihan atau diterimanya sertifikat, tetapi dari sejauh mana hasil pembelajaran tersebut diterapkan dan memberikan dampak terhadap kinerja pemerintah daerah.
"Harapan kami dengan dikembangkannya Corporate University ada perubahan metode pembelajaran. Tidak saja hanya mengejar sertifikat setelah pelatihan, dengan metode pembelajaran yang baru ini, dampak dari pembelajaran itu dapat dirasakan oleh pemerintah daerah," katanya.
