Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat sejak Januari hingga Agustus 2026 mencapai 38.310,86 hektare. BPBD Kalbar mencatat Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya menjadi wilayah dengan kontribusi asap terbesar akibat lahan gambut yang terbakar.
PONTIANAK — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat mencatat luas karhutla di wilayahnya telah menembus angka 38.310,86 hektare terhitung sejak Januari lalu. Angka ini merupakan akumulasi terbaru hingga Agustus 2026 dan menjadi indikator krusial dalam upaya penanggulangan bencana asap di provinsi tersebut.
"Untuk wilayah karhutla yang terbakar sampai hari ini dari Januari itu sudah mencapai 38.310,86 hektare," kata Koordinator Harian Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Kalbar Daniel di Pontianak, Jumat.
Empat Kabupaten Penyumbang Asap Terbesar
Daniel mengungkapkan, sebagian besar luasan lahan yang terbakar berada di kawasan gambut. Kondisi ini yang kemudian membuat kabut asap cepat menyebar ke permukiman warga.
Kabupaten Ketapang tercatat sebagai wilayah dengan karhutla terluas, mencapai 12.443 hektare. Disusul Kabupaten Kubu Raya seluas 8.614 hektare, Kabupaten Mempawah 6.144 hektare, dan Kabupaten Sambas 2.318 hektare.
"Sebenarnya ada beberapa kabupaten yang kebakarannya cukup parah dan sangat signifikan dalam menyumbangkan asap. Karena daerah-daerah tersebut umumnya lahan gambut," ujarnya.
Status Siaga Darurat dan Kesiapan Personel di Lapangan
Pemerintah Provinsi Kalbar telah menetapkan status siaga darurat bencana asap di tingkat provinsi. Langkah ini mengikuti status serupa yang lebih dulu diberlakukan di sembilan kabupaten dan kota.
Sebelumnya, Pemprov Kalbar juga menggelar apel kesiapsiagaan untuk mengecek kesiapan personel, peralatan, serta sarana pendukung operasi penanggulangan bencana asap akibat karhutla.
Patroli darat terpadu terus dijalankan dengan melibatkan TNI, Polri, Brigade Karhutla UPT KPH, Manggala Agni, perusahaan swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA), desa tangguh bencana, hingga instansi terkait.
Dukungan Operasi Udara dari Pemerintah Pusat
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut mengerahkan bantuan operasi udara untuk memperkuat penanganan di Kalbar. Dukungan tersebut berupa helikopter patroli untuk memantau titik panas dan titik api yang tidak terdeteksi dari darat.
Selain itu, helikopter water bombing dan operasi modifikasi cuaca juga dikerahkan. Daniel menjelaskan, operasi modifikasi cuaca sendiri telah berjalan sejak April 2026, namun pelaksanaannya sangat bergantung pada kondisi atmosfer.
"Operasi modifikasi cuaca itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Itu berdasarkan perkiraan dari BMKG apakah ada potensi awan yang bisa ditaburi garam berpotensi hujan. Kalau tidak, tidak bisa juga," jelasnya.
Dengan luas lahan terbakar yang terus bertambah, BPBD Kalbar mengoptimalkan penanganan melalui patroli darat, pemantauan udara, pemadaman, serta dukungan operasi modifikasi cuaca sesuai kondisi atmosfer.
