PONTIANAK — Dukungan anggaran senilai Rp60 miliar disebut menjadi salah satu faktor yang membuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat tahun ini berjalan lebih terukur. Nilai itu terdiri dari Rp20 miliar APBD dan Rp40 miliar dana pemerintah pusat.
Ketua BPD Gapensi Kalbar, Mei Purwowidodo, menilai respons cepat Pemprov Kalbar di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan terlihat dari dukungan fiskal tersebut. Menurutnya, karhutla kali ini tergolong ekstrem dan di luar perkiraan.
Anggaran Rp60 Miliar Dinilai Krusial untuk Operasional Tim Gabungan
Mei menyatakan alokasi anggaran itu sangat menentukan kelancaran operasional tim gabungan di lapangan. Tanpa dukungan dana sebesar itu, ia menilai penanganan akan jauh lebih berat.
"Kami dari BPD Gapensi Kalbar mengapresiasi kerja keras dan respons cepat Pemprov Kalbar. Meski karhutla kali ini cukup ekstrem dan di luar perkiraan, alokasi anggaran Rp60 miliar sangat krusial untuk menunjang operasional tim gabungan di lapangan," ujar Mei dalam keterangannya di Pontianak.
Gotong Royong Warga dan Ormas Jadi Penopang di Lapangan
Selain menyoroti peran pemerintah, Gapensi Kalbar mencatat keterlibatan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, relawan, hingga pemadam kebakaran swasta. Mei menilai semangat gotong royong itu memperlihatkan ketangguhan sosial warga Kalbar.
"Bencana ini berdampak pada kita semua. Namun, yang membuat kita optimistis adalah kepedulian masyarakat dan ormas di Kalbar yang luar biasa. Dukungan swadaya, relawan lapangan, hingga aksi gotong royong warga adalah bukti nyata bahwa Kalbar memiliki ketangguhan sosial yang kuat," katanya.
Pemulihan Kualitas Udara dan Kesehatan Warga Diminta Jadi Prioritas
Gapensi Kalbar mengingatkan penanganan karhutla tidak selesai saat titik api berhasil dipadamkan. Tahap pasca-bencana dinilai sama pentingnya, terutama untuk memulihkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.
Mei mendorong Pemprov Kalbar memastikan pemulihan kualitas udara, penanganan kesehatan warga terdampak, serta penguatan infrastruktur dan sistem pencegahan karhutla.
"Karhutla butuh penanganan khusus yang berlanjut hingga pasca-bencana. Pemerintah daerah perlu memastikan pemulihan kualitas udara, penanganan kesehatan warga terdampak, serta penguatan infrastruktur pencegahan agar mitigasi di tahun-tahun mendatang jauh lebih siap," tegasnya.
Evaluasi untuk Sistem Pencegahan Tahun Berikutnya
Gapensi Kalbar mengajak warga tetap tenang, menjaga kebersamaan, dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah serta seluruh tim di lapangan. Menurut Mei, pengalaman menghadapi karhutla saat ini harus menjadi bahan evaluasi.
Tujuannya agar sistem pencegahan lebih kuat dan kejadian serupa dapat diantisipasi lebih dini pada masa mendatang.
