PONTIANAK — Rapat Koordinasi Camat se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Hotel Golden Tulip Pontianak menjadi forum penyeragaman persepsi bagi seluruh camat di provinsi itu. Gubernur Ria Norsan membuka langsung kegiatan tersebut dan menekankan bahwa camat bukan sekadar pelaksana administrasi pemerintahan.
Menurut Norsan, camat harus mampu memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah terlaksana selaras serta memberi manfaat nyata bagi warga. Tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dinilai semakin kompleks, sehingga dibutuhkan aparatur kewilayahan yang peka terhadap kondisi masyarakat.
Empat Program Prioritas yang Harus Dikawal Camat
Norsan mengingatkan camat agar berperan aktif mengawal program strategis pemerintah pusat yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah program tersebut antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan, serta berbagai program strategis lainnya.
Keberhasilan program-program itu, kata Norsan, sangat bergantung pada dukungan dan koordinasi aparatur pemerintahan dari tingkat kecamatan hingga desa. Camat diminta memastikan koordinasi dengan pemerintah desa berjalan baik agar pelaksanaan program tepat sasaran.
“Program-program pemerintah harus dikawal bersama. Camat harus memastikan koordinasi dengan pemerintah desa berjalan baik, sehingga pelaksanaan program dapat tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Jadi Tugas Utama
Dalam pidatonya, Norsan menegaskan peran camat mencakup koordinasi, pembinaan, pengawasan, hingga penanganan berbagai persoalan yang berkembang di wilayah masing-masing. Camat juga dituntut mampu mengambil langkah cepat dan tepat serta menjalin komunikasi efektif dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Peran camat tidak hanya sebatas menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga memastikan berbagai program pemerintah benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Camat harus mampu membangun koordinasi, melakukan pembinaan, pengawasan, serta merespons berbagai persoalan yang berkembang di wilayahnya,” tegas Norsan.
Pelayanan Publik Diminta Lebih Humanis dan Responsif
Selain penguatan koordinasi, Gubernur meminta camat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pendekatan humanis dan responsif. Keberhasilan pembangunan, menurutnya, tidak diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Camat diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan wilayahnya, menyerap dan menyampaikan aspirasi warga, serta memastikan setiap persoalan kewilayahan mendapat tindak lanjut yang tepat. Norsan juga mengusulkan forum koordinasi serupa dikembangkan melalui kegiatan lebih interaktif, termasuk pertemuan luar ruangan atau outbound, untuk mempererat komunikasi antarcamat.
Melalui rakor tahunan ini, Norsan berharap terbangun kesamaan persepsi dan komitmen bersama seluruh camat dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah. Sinergi yang kuat di tingkat kecamatan diharapkan membuat program pemerintah menjangkau masyarakat secara lebih merata, termasuk hingga ke pelosok desa.