SANGGAU — Capaian transformasi Posyandu di Kabupaten Sanggau disebut terus menunjukkan progres. Dari 671 unit, jumlah Posyandu yang tertransformasi naik menjadi 683, dengan persentase mencapai 82,9 persen.
Angka itu disampaikan Yohanes Ontot usai membuka rakor evaluasi. Menurutnya, transformasi Posyandu menjadi layanan primer diharapkan mampu memitigasi persoalan kesehatan di tingkat kecamatan dan desa.
Ontot menegaskan posisi camat sebagai ujung tombak pelaksanaan program di lapangan. Sebab, sebagian besar kegiatan Posyandu berada di wilayah kecamatan dan desa.
"Nah tentu dengan adanya transformasi ini lebih memitigasi persoalan-persoalan yang di masing-masing kecamatan dan desa. Dan saya minta para camatnya lebih proaktif, karena ini kan lebih banyaknya di kecamatan dan desa, oleh karena itu peran camat sangat strategis," pintanya.
Selain camat, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait diminta bersinergi dan mendukung penuh pelaksanaan transformasi. Dukungan itu dinilai penting agar semangat kerja di lapangan semakin kuat dan maksimal.
Soal pendanaan, Ontot menyebut dukungan tidak hanya berasal dari pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah pusat justru menjadi penopang dominan.
"Saya kira bukan hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat juga memang backup ini. Termasuk daerah, tapi yang lebih dominan ini pusat. Karena memang program Presiden ini kan untuk mempercepat Indonesia Emas tahun 2045. Di berbagai sisi, terintegrasi, berjalan serempak. Contohnya MBG termasuk Posyandu juga KDMP itu salah satu menyiapkan perangkat untuk Indonesia mencapai Indonesia Emas tahun 2045," jelasnya.
Ontot menyoroti keluhan di lapangan soal kecilnya insentif kader Posyandu, yang disebutnya hanya sekitar Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu. Ia menilai angka itu tidak sebanding dengan beban kerja kader yang mengurus bayi, lansia, dan anak-anak.
"Tadi kan sudah saya ingatkan. Waktu saya di Magelang, waktu ikut retret bela negara, Pak Presiden ngomong dengan Menteri, mereka nanti lebih didorong dari sisi honornya, dari 300 ribu mungkin bisa jadi 1 juta. Karena yang ngurus bayi, ngurus lansia, ngurus anak-anak ini kan, kalau tidak diberikan insentif yang memadai, mereka tidak akan semangat. Kalau hanya Rp 200 ribu kan, minyak sekarang berapa, PP nya habis kan," ungkap Bupati.
Ia meminta kepala dinas terkait mengusulkan peningkatan insentif kader kepada pemerintah provinsi dan kementerian. Harapannya, dukungan anggaran dan insentif yang lebih baik membuat kader bekerja lebih bersemangat.
Menanggapi isu kapasitas kader yang masih lemah, Ontot menilai para kader sebenarnya sudah sangat terlatih. Yang dibutuhkan, kata dia, adalah pembinaan berkelanjutan berupa bimbingan dan motivasi.
"Kalau kader ini kan sebenarnya mereka sudah sangat terlatih. Cuma mungkin harus dibina terus, dibimbing, diberikan motivasi agar mereka bekerja lebih bersemangat lagi," ujarnya.
Soal isu penurunan dana bantuan penanganan stunting dari pusat, Ontot menegaskan Pemkab Sanggau tetap konsen melalui kolaborasi anggaran pusat dan daerah. Anggaran program itu berada di OPD, terutama Dinas Kesehatan.
Dukungan juga datang dari organisasi di bawah pemerintah daerah. Ontot menyebut PKK, GOW, dan DWP memiliki kegiatan yang terkait penanganan stunting, termasuk pembinaan Posyandu.
"Ini kan untuk stunting tidak hanya Posyandunya tapi orangnya, berbagai elemen yang harus kita satukan dalam Posyandu ini untuk menurunkan stunting dalam rangka menghadirkan Indonesia Emas 2045," harapnya.