SANGGAU — Evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka per 20 Oktober 2026 menyorot sejumlah program andalan yang belum tuntas di daerah. Hengki menyebut niat program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sudah tepat, tetapi pelaksanaan di lapangan menemui banyak hambatan.
Persoalan utama, kata dia, bukan pada desain program, melainkan pada kondisi infrastruktur yang membuat distribusi makanan ke sekolah tidak merata. Sejumlah desa di wilayah perbatasan dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) belum menerima layanan MBG sama sekali.
Jalan Kabupaten Baru Mantap 29,92 Persen
Hengki membeberkan data kemantapan jalan kabupaten di Sanggau yang baru mencapai 29,92 persen dari total panjang jalan berstatus kabupaten. Angka itu belum menghitung jalan desa dan jalan non-status yang kondisinya juga banyak rusak.
“Kemantapan infrastruktur di Kabupaten Sanggau ini baru di angka 29.92 persen dari total seluruh jalan kabupaten. Itu di luar jalan non status dan desa,” kata politisi PDI Perjuangan itu, Selasa (20/10/2026).
Kondisi tersebut membuat armada pengantar makanan sulit menjangkau sekolah-sekolah di pelosok, terutama saat musim hujan. Hengki berharap Presiden mengevaluasi pola distribusi MBG agar tidak hanya berhenti di wilayah dengan akses jalan memadai.
Usul Libatkan Komite Sekolah hingga Ganti MBG dengan Uang
Untuk sekolah yang masih terjangkau, Hengki mengusulkan Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng komite sekolah sebagai pelaksana. Menurut dia, pola itu membuat makanan lebih segar dan memberdayakan warga sekitar karena melibatkan dapur lokal.
“Di setiap sekolah itu kan ada komite. Itu bisa digunakan. Pertama, makanannya lebih segar. Kedua, orang-orang sekitar dapat diberdayakan,” ujarnya.
Khusus daerah 3T yang sulit dijangkau, ia mengusulkan MBG dialihkan menjadi bantuan uang tunai. Hengki menghitung asumsi Rp 300 ribu per anak sebagai acuan, dengan klaim cara itu lebih praktis dan tepat sasaran.
“Kalau bisa pun untuk daerah 3T MBG diuangkan saja. Asumsikan satu anak itu Rp 300 ribu. Itu lebih praktis dan lebih tepat sasaran. Saya rasa dalam waktu dua atau tiga bulan saja sudah bisa terlaksana di seluruh Kabupaten Sanggau,” terangnya.
Gedung KDKMP Berdiri, Operasional Belum Jalan
Program KDKMP di Sanggau menghadapi masalah berbeda. Sejumlah gedung koperasi desa sudah dibangun, tetapi belum beroperasi karena belum ada pasokan barang dan skema usaha yang jelas.
Hengki menyarankan KDKMP berkolaborasi dengan BUMN dan BUMD, terutama untuk menyalurkan bahan pokok bersubsidi. Ia mencontohkan skema minyak dan gas, pupuk, minyak goreng, serta beras yang bisa mengalir lewat jalur tersebut.
“Saran saya itu KDKMP ini bisa berhasil, ketika negara bisa mensubsidi minyak dan gas, pupuk, minyak goreng, dan beras. Nah, bagaimana KDKMP ini bisa berkolaborasi, dari BUMN turun ke BUMD, turun lagi ke KDMP,” kata Hengki.
Ia juga mengusulkan agar SPBU yang ada tidak lagi menjual BBM bersubsidi secara langsung. Alurnya dialihkan dari Pertamina ke BUMD, lalu ke KDKMP yang melayani warga.
“Termasuk SPBU yang ada ini. Tidak boleh lagi menjual BBM subsidi. Dari Pertamina ke BUMD ke KDMP melayani BBM bersubsidi. Kalau begitu KDMP bukan hanya berhasil, tapi sangat berhasil,” tambahnya.
Hengki menilai kolaborasi itu juga bisa menyambungkan KDKMP dengan warga yang memiliki kebun, sehingga pasokan komoditas tidak bergantung pada pemasok luar daerah. DPRD Sanggau, kata dia, akan mendorong pembahasan skema tersebut bersama pemerintah kabupaten.
