PONTIANAK — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang rutin terjadi setiap tahun di Kalimantan Barat mendorong Forum Komunikasi (Forkom) Pemadam Kebakaran (Damkar) Swasta untuk kembali menyuarakan perlunya sinergi dengan pemerintah. Lembaga yang beranggotakan relawan pemadam kebakaran swasta ini menegaskan komitmennya untuk turun ke lapangan, namun menekankan bahwa bantuan mereka memiliki batasan.
Bantuan Relawan: Semampu Anggaran dan Waktu
Eddy Zulkarnaen menjelaskan bahwa karhutla merupakan bencana dengan prosedur penanganan tersendiri yang sudah diatur pemerintah. SOP dan instansi seperti Manggala Agni, BPBD, TNI-Polri, serta Masyarakat Peduli Api (MPA) telah memiliki kewenangan utama dalam penanggulangannya.
“Karhutla itu bencana. Berbeda dengan kami petugas pemadam kebakaran yang lebih banyak menangani musibah seperti kebakaran rumah penduduk,” ujar Eddy kepada Suarakalbar.co.id, Selasa (29/7/2026).
Meski begitu, relawan tidak mengabaikan laporan warga. Eddy mengakui bahwa personelnya tetap bergerak jika kondisi memungkinkan, namun mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaan utama selama berjam-jam untuk memadamkan api di lahan luas.
Kebutuhan Operasional yang Sangat Dasar
Dalam setiap forum koordinasi dengan pemerintah, Forkom Damkar Swasta selalu menyatakan kesiapan untuk dilibatkan. Namun, Eddy menyebut ada satu permintaan yang kerap disampaikan: bantuan operasional dasar.
“Dasar saja dibantu, seperti makan dan minum, bahan bakar, serta operasional dasar lainnya. Itu sudah sangat membantu kami,” ungkapnya.
Menurutnya, dukungan ini tidak perlu besar. Pola kerja sama serupa pernah berjalan baik saat era kepemimpinan Aswin Taufik, di mana program pendukung operasional damkar swasta berhasil dijalankan. Forkom berharap pola tersebut bisa dihidupkan kembali.
Luas Wilayah vs Keterbatasan Personel Pemerintah
Eddy menilai keterlibatan damkar swasta menjadi penting karena luasnya wilayah Kalimantan Barat. Ia menyebut jumlah personel Manggala Agni di provinsi ini masih terbatas jika dibandingkan dengan cakupan area yang harus diawasi.
“Petugas di lingkup pemerintah juga memiliki keterbatasan. Kami berharap pemadam kebakaran swasta bisa diberdayakan, dibina, dan didukung untuk kebutuhan operasional dasar,” katanya.
Ia menambahkan, sinergi yang baik antara pemerintah dan relawan akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam mempercepat respons saat karhutla meluas. Komunikasi yang terbuka menjadi kunci utama untuk membangun pola kerja sama yang efektif.
