KAYONG UTARA — Antusiasme warga terlihat sejak pagi saat Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, membuka secara resmi Program Gema Membangun Desa (GMD) di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Jumat (31/7/2026). Berbagai stan pelayanan publik terpadu langsung dipadati warga yang ingin mengurus dokumen kependudukan, memeriksakan kesehatan, hingga membayar pajak kendaraan bermotor.
Layanan Publik dan Pasar Murah Hadir di Satu Lokasi
Melalui GMD, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mempermudah akses warga terhadap layanan pemerintah tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke ibu kota kabupaten. Selain pelayanan administrasi dan kesehatan, kegiatan ini juga dirangkai dengan Gelar Pangan Murah (GPM) yang didukung Bank Kalbar dan sejumlah perangkat daerah.
Gubernur Ria Norsan menyebut pasar murah ini menjadi langkah strategis menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok. "Angka inflasi harus terus kita kendalikan bersama. Melalui pasar murah ini, kita berupaya menjaga daya beli masyarakat agar tetap stabil," ujarnya dalam sambutan.
Harapan Warga: Kegiatan Serupa Lebih Sering Digelar
Rahma, seorang ibu rumah tangga asal Desa Teluk Batang, mengaku terbantu dengan adanya Gelar Pangan Murah. Menurutnya, harga kebutuhan pokok yang tengah naik membuat program ini sangat dinantikan warga.
"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Gubernur beserta jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah menghadirkan Gelar Pangan Murah di Desa Teluk Batang. Program ini sangat membantu kami," ungkap Rahma. Ia berharap kegiatan serupa bisa lebih sering dilaksanakan agar masyarakat semakin terbantu.
Bupati Kayong Utara Sebut Pembangunan Berkeadilan Butuh Sinergi
Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, mengapresiasi pelaksanaan GMD di wilayahnya. Ia menilai kemudahan akses layanan ini merupakan bentuk nyata pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
"Alhamdulillah, hari ini masyarakat dapat merasakan langsung berbagai pelayanan seperti pasar murah, administrasi kependudukan, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pelayanan pajak kendaraan," kata Romi. Ia menambahkan, pembangunan yang berkeadilan hanya dapat diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, desa, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat.
Usulan Infrastruktur dan RTLH Bakal Masuk Prioritas Anggaran 2027
Momentum GMD juga dimanfaatkan warga untuk berdialog langsung dengan jajaran Pemprov Kalbar. Sejumlah aspirasi terkait pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir disampaikan kepada Gubernur.
Menanggapi hal tersebut, Ria Norsan langsung menginstruksikan perangkat daerah yang hadir untuk menjadikan berbagai usulan itu sebagai bahan penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. "Ke depan, berbagai masukan dan usulan pembangunan infrastruktur maupun penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dari Kecamatan Teluk Batang akan kami tampung dan menjadi bagian dari prioritas penganggaran pada tahun berikutnya," tegasnya.
Gubernur menegaskan GMD bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang dialog untuk memastikan pembangunan benar-benar hadir hingga ke desa-desa dan wilayah pesisir. "Bagi saya, Gema Membangun Desa bukan sekadar agenda pemerintah, melainkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi, melihat kondisi lapangan secara objektif, dan memastikan pembangunan benar-benar hadir hingga ke desa-desa, termasuk wilayah pesisir yang menjadi beranda Kalimantan Barat," pungkasnya.
