PONTIANAK — Sebanyak 670 warga berpenghasilan rendah di Kota Pontianak kini menerima bantuan sosial tunai dari pemerintah kota. Mereka adalah warga yang selama ini belum masuk dalam daftar penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat.
Penyerahan simbolis tahap pertama digelar di Aula Kantor Camat Pontianak Kota, Selasa (11/8/2026). Sebanyak 403 penerima dari kecamatan tersebut menerima bantuan secara langsung, sementara 267 penerima dari Pontianak Utara dan Pontianak Timur dijadwalkan menyusul pada Kamis mendatang.
Jaring Pengaman Baru di Luar Program Pusat
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat yang masih membutuhkan, tetapi belum tersentuh skema bansos nasional. Ia mengakui nominal Rp 600 ribu per orang mungkin terasa belum besar, namun diharapkan dapat meringankan kebutuhan pokok keluarga.
“Nilainya mungkin Bapak-Ibu merasa masih kurang. Namun yang paling penting kita bisa bersilaturahmi dan menyampaikan informasi tentang pembangunan di Kota Pontianak,” ujarnya usai penyerahan simbolis di Aula Kantor Camat Pontianak Kota, Selasa (11/8/2026).
Dana bantuan ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima melalui Bank Kalbar. Edi berharap warga menggunakan uang tersebut secara bijak, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun ditabung untuk masa depan anak.
Pemkot Genjot Program Pengentasan Kemiskinan
Bantuan tunai ini hanyalah satu dari rangkaian program sosial yang dijalankan Pemkot Pontianak. Di sektor kesehatan, pemerintah kota mengalokasikan anggaran hampir Rp 80 miliar untuk mendukung kepesertaan BPJS Kesehatan. Cakupan Universal Health Coverage (UHC) Kota Pontianak saat ini telah mencapai sekitar 98,8 persen.
“Kalau sakit, cukup tunjukkan KTP ke puskesmas atau rumah sakit,” jelas Edi.
Di bidang pendidikan, sekolah negeri di Kota Pontianak telah dibebaskan dari biaya. Pemkot juga mendukung keberadaan Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga desil 1, 2, dan 3. Sekolah dengan sistem full board ini berlokasi di kawasan Batu Layang dan menanggung seluruh kebutuhan peserta didik—mulai dari makan, pakaian, sepatu, hingga buku—untuk jenjang SD hingga SMA.
Warga yang memiliki rumah atau fasilitas toilet tidak layak juga dapat mengajukan program bedah rumah maupun bedah WC melalui kelurahan, kecamatan, atau langsung ke Pemerintah Kota Pontianak.
“Program-program ini bagian dari upaya kita mengentaskan kemiskinan. Termasuk melalui peningkatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan dukungan bagi UMKM,” katanya.
Waspada Kemarau, Kabut Asap, dan Kebersihan Parit
Di sela penyerahan bantuan, Edi mengingatkan warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, khususnya parit yang menjadi milik bersama. “Jangan membuang sampah sembarangan, terutama ke parit. Parit itu milik kita bersama,” ujarnya.
Ia juga meminta masyarakat menghemat penggunaan air di tengah kondisi kemarau yang melanda. Kekeringan Sungai Kapuas disebut turut memengaruhi kualitas dan kapasitas produksi air bersih di kota tersebut.
Edi turut mengingatkan warga untuk mewaspadai kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Masyarakat diminta membatasi aktivitas anak-anak di luar rumah dan segera membawa anak yang mengalami gejala ISPA ke fasilitas kesehatan terdekat.
