Pontianak — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengakselerasi upaya mengamankan pembangunan infrastruktur strategis nasional. Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan hadir langsung ke Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI di Jakarta untuk memperjuangkan percepatan sejumlah proyek yang diyakini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah.
Dalam audiensi Kamis (30/4/2026), Krisantus diterima Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang. Ia didampingi Kepala Bapperida Linda Purnama, Kepala Dinas PUPR Iskandar Zulkarnain, serta perwakilan sektor perbankan dan penjaminan daerah. Fokus utama pembahasan ialah optimalisasi Pelabuhan Kijing sebagai gerbang internasional Kalimantan Barat.
Wagub menekankan status internasional pelabuhan tersebut harus didukung infrastruktur konektivitas yang memadai, khususnya pembangunan jalan tol penghubung. "Percepatan pembangunan jalan tol ini menjadi kunci efektivitas operasional Pelabuhan Kijing. Tanpa konektivitas yang memadai, potensi besar pelabuhan ini tidak akan terserap maksimal. Ini adalah urat nadi logistik yang menghubungkan pusat produksi dengan gerbang ekspor," tegasnya.
Selain jalan tol, Krisantus mendorong pengerukan alur Sungai Kapuas untuk menjaga kelancaran akses kapal menuju Pelabuhan Dwikora Pontianak. Tingginya sedimentasi dinilai menjadi tantangan serius yang menghambat aktivitas pelayaran dan distribusi logistik regional.
Upaya multi-infrastruktur ini dirancang untuk menciptakan ekosistem logistik yang terintegrasi. Jalan tol yang cepat dan efisien akan menghubungkan pusat-pusat produksi di interior Kalimantan Barat ke pelabuhan, sementara pengerukan Sungai Kapuas memperkuat akses jalur sungai tradisional yang masih signifikan bagi pengiriman barang dalam jumlah besar.
Pemerintah Provinsi juga menyoroti pentingnya evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk menyesuaikan kebijakan pusat dengan kondisi lapangan. Krisantus menilai perlu diselesaikan sejumlah persoalan mendesak, termasuk sengketa lahan, pertambangan rakyat, dan perlindungan masyarakat adat.
"Kebijakan pusat harus selaras dengan kondisi di lapangan. Evaluasi RTRW menjadi penting agar memberikan kepastian hukum, termasuk ruang legal bagi pertambangan rakyat," ujarnya. Pemprov Kalbar juga mengusulkan kelanjutan program Instruksi Presiden Jalan Daerah untuk mempercepat pembangunan jalan provinsi yang menjadi jalur vital perekonomian masyarakat.
Pihak kementerian merespons positif berbagai usulan dari Kalbar dan menyatakan akan segera menindaklanjutinya melalui pembahasan lintas kementerian dan lembaga. Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum konkret untuk mempercepat pembangunan infrastruktur Kalimantan Barat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah dan kepastian hukum tata ruang bagi masyarakat.