KUBU RAYA — Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan, menekankan pentingnya peran strategis kaum intelektual dalam menjaga harmoni keberagaman sekaligus mengawasi pengelolaan kekayaan alam di Bumi Khatulistiwa. Pernyataan ini disampaikan dalam Resepsi Hari Lahir (Harlah) ke-66 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Gardenia Resort, Kubu Raya.
Di hadapan ratusan kader dan alumni, Krisantus memaparkan visi kepemimpinan yang ia ibaratkan sebagai "lem perekat" bagi 24 suku di Kalimantan Barat. Ia menegaskan bahwa perbedaan unsur seperti batu, pasir, besi, dan semen justru menjadi kekuatan utama untuk membangun gedung yang kokoh.
"Indah perbedaan itu. Berdirilah sebuah gedung megah yang melindungi kita hari ini karena diikat dari unsur-unsur yang berbeda. Inilah esensi perbedaan, tanpa perbedaan tidak akan muncul sebuah kekuatan," ujar Krisantus.
Krisantus memberikan catatan kritis mengenai kondisi ekonomi dan infrastruktur di Kalimantan Barat. Ia mengungkapkan fakta bahwa dari total 1.530 kilometer jalan provinsi, sekitar 40 persen di antaranya masih dalam kondisi rusak. Kondisi ini dianggap kontras dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) Kalbar yang melimpah.
Kalimantan Barat diketahui memiliki cadangan logam yang sangat besar, mulai dari emas, bauksit, batu bara, pasir silika, hingga uranium. Namun, kekayaan tersebut dinilai belum memberikan dampak fiskal yang sepadan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat.
"Masyarakat Kalimantan Barat seperti tikus mati di lumbung padi. Ini memprihatinkan kita semua. Dibutuhkan kekuatan fiskal yang besar, dan ini tidak sesuai dengan potensi Kalbar serta amanat UUD 1945 Pasal 33," tegasnya.
Salah satu langkah taktis yang didorong pemerintah provinsi adalah optimalisasi Pelabuhan Kijing yang ditargetkan beroperasi penuh pada September mendatang. Krisantus menyoroti kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat komoditas ekspor unggulan seperti sawit dan hasil tambang yang selama ini dikirim melalui pelabuhan di luar Kalbar.
Kondisi ini menyebabkan Dana Bagi Hasil (DBH) justru mengalir ke provinsi lain, bukan ke kas daerah Kalimantan Barat. Dengan berfungsinya Pelabuhan Kijing secara maksimal, pemerintah berharap arus ekspor dapat terpusat di dalam daerah guna meningkatkan kekuatan fiskal provinsi.
Selain sektor pelabuhan, Pemprov Kalbar juga tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) terkait Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Regulasi ini bertujuan melegalkan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang luasnya mencapai lebih dari 60 ribu hektare agar lebih terkendali secara lingkungan dan memberikan kontribusi retribusi resmi.
Krisantus secara khusus meminta pengurus Wilayah Ikatan Alumni (PW-IKA) PMII Kalbar periode 2025-2030 yang baru dilantik untuk tidak sekadar menjadi kelompok penekan. Ia menginginkan organisasi ini bertransformasi menjadi mitra kritis yang mampu menyodorkan solusi berbasis riset kepada pemerintah daerah.
"Saya ingin PMII beda dengan yang lain. Lebih bermartabat, lebih cerdas, dan berpikir konstruktif. Jangan hanya teriak-teriak menyampaikan aspirasi tanpa dasar. Berikan masukan yang holistik kepada pemerintah," pesannya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan intelektual, Wagub juga menyatakan kesiapannya berkolaborasi dalam pembangunan gedung sekretariat yang representatif bagi PW IKA-PMII Kalimantan Barat. Ia mendorong para alumni untuk terus mengejar pendidikan hingga jenjang tertinggi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalbar.