PONTIANAK — Keputusan kontroversial dewan juri mewarnai final LCC Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Ajang yang digelar Sabtu (9/5/2026) di Pontianak itu diikuti sembilan sekolah menengah atas. Polemik mencuat saat sesi rebutan pertanyaan tentang mekanisme pemilihan anggota BPK.
Regu C dari SMAN 1 Pontianak pertama menjawab pertanyaan: 'DPR dalam memilih anggota BPK, wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?' Seorang siswi menjawab, "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden."
Alih-alih mendapat poin, dewan juri memberi nilai minus 5 dan melempar pertanyaan ke peserta lain. Regu B dari SMAN 1 Sambas kemudian menjawab dengan redaksi yang persis sama. Kali ini, juri menyatakan jawaban itu benar dan memberi nilai sepuluh. "Inti jawaban sudah benar. Nilai sepuluh," kata juri, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Senin (11/5/2026).
Keputusan itu langsung diprotes Regu C. "Izin, kami tadi menjawabnya sama seperti regu B," kata peserta dari SMAN 1 Pontianak. Juri beralasan Regu C tidak menyebutkan frasa 'pertimbangan DPD' — klaim yang dibantah peserta. Mereka bahkan meminta audiens memberikan kesaksian atas jawaban yang telah disampaikan.
Hasil akhir tidak berubah. Regu B dari SMAN 1 Sambas tetap menjadi pemenang dan berhak mewakili Kalimantan Barat. Regu C unggul secara keseluruhan namun harus puas di posisi kedua.
Menanggapi polemik yang ramai di media sosial, Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman menyayangkan insiden tersebut. Ia menekankan pentingnya dewan juri bersikap objektif dan responsif terhadap keberatan peserta di lapangan. "Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini," kata Akbar dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).
Akbar menegaskan akan melakukan evaluasi penuh terhadap pelaksanaan lomba, mulai dari aspek teknis tata suara hingga mekanisme banding. "Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini," tegasnya.
Pria yang juga menjabat sebagai anggota DPR itu menyoroti unsur kelalaian panitia dan juri. Ia menyebut soal teknis tata suara serta mekanisme keberatan peserta perlu diperbaiki. Evaluasi dijanjikan mencakup seluruh aspek penyelenggaraan, dari tahap persiapan hingga pengambilan keputusan di lapangan.