PONTIANAK — Program Studi Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tanjungpura (Untan) menggelar Focus Group Discussion (FGD) peninjauan dan penyusunan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE). Kegiatan yang berlangsung secara daring ini mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 8.
Koordinator Program Studi S2 Ilmu Politik, Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, menyatakan bahwa FGD ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kurikulum tetap adaptif. "Kami ingin kurikulum ini mampu menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pemangku kepentingan," ujarnya dalam forum yang digelar beberapa waktu lalu.
Narasumber dari Universitas Hasanuddin, Dr. Ariana Yunus, menegaskan bahwa pendidikan magister tidak boleh sekadar memperdalam teori. "Standar akademiknya harus lebih tinggi. Mahasiswa S2 diarahkan pada kemampuan penelitian ilmiah, inovasi keilmuan, dan kontribusi nyata pada kebijakan publik," jelasnya.
Pendekatan OBE yang diadopsi menempatkan capaian pembelajaran lulusan sebagai pusat dari seluruh proses akademik. Artinya, setiap mata kuliah dirancang agar kompetensi yang dihasilkan terukur dan relevan dengan kebutuhan zaman.
Dalam diskusi, peserta membahas tiga komponen utama implementasi OBE: Outcome-Based Curriculum (OBC), Outcome-Based Learning and Teaching (OBLT), serta Outcome-Based Assessment and Evaluation (OBAE). Ketiganya menjadi siklus perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Forum juga mendalami penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), hingga Sub-CPMK. Semua dirancang agar selaras dengan visi program studi dan standar kompetensi KKNI Level 8.
Diskusi menyoroti pentingnya profil lulusan yang beragam. Magister Ilmu Politik Untan ditargetkan tidak hanya melahirkan akademisi dan peneliti, tetapi juga analis kebijakan, konsultan politik, advokat kebijakan publik, hingga aktor strategis dalam pembangunan daerah.
Lulusan diharapkan mampu menghasilkan penelitian inovatif, mempublikasikan karya ilmiah di jurnal bereputasi, serta membangun jejaring riset. Mereka juga dituntut mampu memberikan solusi berbasis kajian ilmiah terhadap persoalan politik kontemporer.
Dalam sesi saran, peserta FGD menekankan penguatan publikasi ilmiah di jurnal internasional. Selain itu, kajian politik lokal dan wilayah perbatasan menjadi sorotan utama—sejalan dengan posisi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan transformasi demokrasi digital juga masuk dalam daftar prioritas. "Pengabdian kepada masyarakat harus berbasis kebutuhan wilayah," kata salah satu peserta.
Melalui FGD ini, Prodi Magister Ilmu Politik FISIP Untan berharap dapat menghasilkan rekomendasi akademik yang komprehensif. Tujuannya, kurikulum baru nantinya tidak hanya berkualitas dan adaptif, tetapi juga mampu mendukung terwujudnya lulusan yang unggul dan kritis menghadapi dinamika sosial-politik di masa depan.