PONTIANAK — Indeks Pelayanan Publik Kalimantan Barat mencapai 4,71 dengan kategori Sangat Baik (A) sepanjang 2025. Capaian itu dibarengi dengan skor Kepatuhan Pelayanan Publik sebesar 95,65 yang masuk tujuh besar nasional dan predikat Zona Hijau Kualitas Tertinggi.
Angka Indeks Kepuasan Masyarakat juga tercatat 88,38 dalam kategori Sangat Baik. Sementara nilai Reformasi Birokrasi Pemprov Kalbar menyentuh 86,79 kategori A, menjadikannya yang tertinggi di Pulau Kalimantan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, mengungkapkan ada empat inovasi digital yang tengah diperkuat. Pertama, POLISE atau Portal Layanan Berbasis Web yang menjadi pintu masuk pengurusan administrasi secara daring.
Kedua, aplikasi SEKAMPADI (Survei Kepuasan Masyarakat Aplikasi Daring) untuk mengukur langsung respons warga terhadap layanan pemda. Ketiga, pengembangan sistem PEMANDU YANLIK untuk pemantauan dan evaluasi pelayanan publik secara real-time.
"Kami juga memperkuat pelayanan ramah kelompok rentan sebagai prioritas," kata Harisson saat membuka Webinar Kelas Edukasi Kalimantan (KLIK) x Mbak Kepo Belajar Vol. 3 secara virtual, Senin.
Harisson menyebut luas Provinsi Kalbar yang mencapai sekitar 147 ribu kilometer persegi menjadi tantangan tersendiri. Karakteristik geografis berupa hutan, sungai, dan wilayah pedalaman membuat akses warga ke pusat pemerintahan masih terbatas.
Ia menyoroti masih adanya tenaga pendidik dan pelajar di daerah terpencil yang harus menyeberangi sungai dan berjalan kaki sejak dini hari demi memperoleh akses pendidikan. "Kondisi geografis yang menantang tidak boleh menjadi alasan. Diperlukan kolaborasi lintas sektor serta penguatan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi," tegasnya.
Webinar yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalbar bersama Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik LAN Samarinda itu diikuti aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai daerah. Kepala BPSDM Kalbar, Windy Prihastari, mengatakan kegiatan ini merupakan upaya konkret meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kompetensi ASN.
"Kami ingin membangun branding pelayanan publik yang kuat melalui penguatan kapasitas SDM. Pengembangan kompetensi ASN tidak boleh dibatasi wilayah," ujar Windy.
Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik LAN Samarinda mengapresiasi konsistensi BPSDM Kalbar dalam menghadirkan ruang pembelajaran bagi ASN. Menurutnya, hampir seluruh wilayah di Kalimantan kini telah mampu menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II secara mandiri.
Di tingkat regional, Kalbar meraih penghargaan Terbaik Pertama bidang Entrepreneur Government melalui inovasi Creative Financing. Pemprov juga mendapat Terbaik Pertama kategori Pengendalian Inflasi pada ajang Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Kalimantan 2026.
Harisson menegaskan keberhasilan pemerintah saat ini tidak lagi diukur dari perencanaan program, melainkan dari kemudahan dan kecepatan layanan yang dirasakan masyarakat secara langsung. "Pelayanan publik harus mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan bagi masyarakat. Jangan hanya memenuhi standar administratif," katanya.