JAKARTA — Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai jalannya final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Kalimantan Barat (Kalbar) tidak mencerminkan semangat empat pilar yang seharusnya disosialisasikan. Menurutnya, perilaku juri yang dinilainya otoriter dan pembawa acara (MC) yang mengabaikan prinsip keadilan justru bertolak belakang dengan nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Sangat ironis bila sosialisasi LCC Empat Pilar MPR RI itu yang salah satunya ingin menggelorakan demokrasi Pancasila justru tercoreng oleh perilaku juri yang otoriter," ujar Jamiluddin dalam pernyataannya, Jumat (15/5/2026).
Ia menambahkan, tindakan juri yang dengan semena-mena menilai jawaban peserta mengindikasikan pengabaian terhadap makna demokrasi Pancasila. Situasi itu, kata dia, semakin diperparah oleh MC yang tidak menjalankan fungsinya secara adil.
"Jadi, juri menunjukkan watak otoriternya, sementara MC menonjolkan ketidakadilannya dalam melaksanakan fungsinya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan makna Empat Pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tegas Jamiluddin.
Menanggapi polemik yang memicu reaksi negatif publik, Ketua MPR Ahmad Muzani mengakui adanya kekurangan dalam penyelenggaraan final LCC di Kalbar. Pihaknya menyatakan akan mengulang pelaksanaan final tersebut dengan sejumlah perbaikan.
"Dalam kasus Kalimantan Barat, kami mengucapkan terima kasih dan kami semuanya memahami ada kekurangan, ada keterbatasan, ada kekhilafan dalam penyelenggaraan itu," ujar Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Salah satu langkah evaluasi utama adalah penggunaan juri independen. Muzani menegaskan juri yang terlibat dalam final sebelumnya tidak akan dilibatkan lagi. "Juri yang akan menjuri dalam Lomba Cerdas Cermat tersebut adalah juri independen," jelasnya, seraya menambahkan bahwa pihaknya akan mencari juri dari luar kesekretariatan jenderal MPR.
Selain pergantian juri, pimpinan MPR juga akan mengawasi langsung jalannya final ulang LCC itu dari awal hingga akhir. Langkah ini diambil untuk memastikan proses penilaian berjalan transparan dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang diajarkan.
Muzani juga memberikan apresiasi kepada para peserta yang menyampaikan protes atas hasil penilaian. Menurut dia, sikap tersebut merupakan bagian dari praktik demokrasi yang baik dan patut dijadikan contoh.
"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta lomba yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan, kebebasan berbicara, dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya, dan kami mendengar itu sebagai sebuah cara untuk melatih mereka menjadi contoh demokrasi yang baik," ungkap Muzani.