PONTIANAK — Raker Komwil V APEKSI Regional Kalimantan tahun 2026 resmi menempatkan Pontianak sebagai tuan rumah. Forum yang mempertemukan wali kota dan perangkat daerah se-Kalimantan ini akan memusatkan diskusi pada penguatan fiskal daerah, isu yang selama ini menjadi ganjalan bagi banyak kota di luar Pulau Jawa.
Ketergantungan kota-kota di Kalimantan terhadap dana transfer pusat masih tinggi. Sementara itu, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi kerap belum optimal karena basis ekonomi lokal yang terbatas.
Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret, termasuk skema pembiayaan inovatif dan efisiensi belanja daerah. Pembahasan juga akan menyentuh kebijakan insentif bagi investor agar roda ekonomi lokal berputar lebih cepat.
APEKSI Regional Kalimantan menargetkan lahirnya peta jalan penguatan fiskal yang bisa diadopsi oleh masing-masing kota. Setiap daerah diminta mempresentasikan studi kasus keberhasilan dan hambatan yang dihadapi selama ini.
Pontianak sendiri, sebagai tuan rumah, diharapkan bisa menjadi contoh dalam pengelolaan anggaran berbasis digital dan transparansi belanja publik. Pemkot Pontianak telah menyiapkan sejumlah data fiskal untuk dibagikan ke peserta raker.
Seluruh wali kota anggota APEKSI dari provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara dijadwalkan hadir. Turut serta kepala Bappeda, Badan Keuangan Daerah, dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri.
Forum ini juga membuka ruang bagi akademisi dan praktisi ekonomi daerah untuk memberikan masukan langsung. Diskusi panel akan digelar selama dua hari penuh di salah satu hotel di pusat Pontianak.
Raker Komwil V dijadwalkan berlangsung pada pertengahan 2026. Persiapan teknis dan logistik telah mulai digodok oleh tim sekretariat APEKSI bersama Pemkot Pontianak sejak awal tahun ini.
Agenda pra-rakir berupa lokakarya penyusunan dokumen fiskal daerah juga akan digelar sebulan sebelumnya. Hal ini untuk memastikan setiap kota datang dengan data yang siap dibahas.
Meski forum ini bersifat internal pemerintah, hasil rekomendasi penguatan fiskal berpotensi mempengaruhi kebijakan belanja publik. Jika PAD naik, alokasi untuk infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan dan penerangan umum bisa bertambah.
Warga juga dapat memantau transparansi anggaran melalui portal APEKSI yang akan diperbarui secara berkala setelah raker. Pemkot Pontianak berencana menyiarkan beberapa sesi diskusi secara langsung untuk publik.