BENGKAYANG — Sebelum membuka kegiatan, Ria Norsan bersama Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang meninjau sejumlah stan pelayanan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalbar. Peninjauan itu memastikan setiap layanan siap melayani warga yang datang.
Layanan yang disediakan mencakup kesehatan, administrasi kependudukan, pembayaran pajak kendaraan bermotor, pasar murah, dan berbagai pelayanan sosial lainnya. Warga bisa mengurus semuanya tanpa harus mendatangi masing-masing kantor instansi.
Ria Norsan menyebut Gema Membangun Desa sebagai program unggulan Pemprov Kalbar untuk mendekatkan pelayanan publik sekaligus membuka ruang dialog antara pemerintah dan warga. Lewat forum itu, pemerintah bisa mendengar aspirasi, memetakan potensi, dan mengidentifikasi kebutuhan pembangunan tingkat desa.
"Desa adalah ujung tombak pemerintahan, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pusat. Jika desa maju, maka kecamatan dan kabupaten/kota otomatis akan ikut maju," ujar Ria Norsan dalam sambutannya.
Pelaksanaan GMD dilakukan bertahap dengan pendekatan per kabupaten. Kebijakan itu mempertimbangkan luas wilayah Kalimantan Barat serta jumlah desa yang mencapai 2.046 desa.
"Desa kita ada 2.046 desa. Kalau kita laksanakan satu per satu setiap desa, tentu tidak mungkin tercapai seluruhnya dalam waktu satu tahun. Maka kita ambil per kabupaten," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Ria Norsan menyoroti kebutuhan pembangunan di Kabupaten Bengkayang, terutama sektor infrastruktur, kelautan, perikanan, dan pariwisata. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan dermaga di Pulau Lemukutan untuk mendukung pengembangan pariwisata bahari.
Keberadaan dermaga diharapkan menunjang akses transportasi menuju kawasan wisata sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan juga menjadi perhatian, salah satunya ruas Jalan Suti Semarang yang terhubung hingga Kabupaten Landak.
Peningkatan konektivitas antarwilayah dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan.
Ria Norsan menegaskan pelaksanaan GMD tidak hanya difokuskan pada wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga mencakup daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Pemprov Kalbar sebelumnya telah melaksanakan kegiatan serupa di Desa Temajuk, Kabupaten Sambas, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
"Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan kehadiran pemerintah dapat dirasakan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terluar," pungkasnya.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang atas sinergi dan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten dinilai penting agar pelayanan publik semakin mudah dijangkau dan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Desa Karimunting memiliki jumlah penduduk sekitar 12.000 jiwa dengan luas wilayah mencapai 117 kilometer persegi. Berdasarkan Indeks Desa Tahun 2025, Karimunting telah berstatus sebagai Desa Mandiri dengan skor 84,57.
Status tersebut menjadi salah satu modal bagi Karimunting untuk terus mengembangkan potensi wilayah, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat perekonomian masyarakat. Melalui GMD, Pemprov Kalbar berharap kebutuhan warga dapat teridentifikasi secara langsung, sementara sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten semakin kuat dalam mendorong pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa.