PONTIANAK — Enam fokus pembangunan dijabarkan dari tema besar Peningkatan Daya Saing Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan. Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menyampaikan nota penjelasan itu di hadapan anggota DPRD Provinsi Kalbar dalam rapat paripurna di Kantor DPRD setempat.
Penyusunan APBD 2027 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah provinsi juga memperhatikan pemenuhan alokasi belanja sesuai ketentuan yang berlaku agar program pembangunan berjalan sesuai prioritas dan sasaran.
Apa Saja Enam Fokus Pembangunan APBD Kalbar 2027?
Krisantus merinci keenam fokus tersebut sebagai berikut:
- Penguatan daya saing ekonomi melalui hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sektor unggulan.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
- Penguatan konektivitas dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
- Penguatan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
- Penguatan tata kelola pemerintahan dan transformasi digital.
Anggaran Harus Berdampak Nyata, Bukan Sekadar Administratif
Krisantus menegaskan seluruh program dan kegiatan yang dibiayai APBD wajib memiliki tujuan yang jelas dan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Anggaran yang dialokasikan harus memberi dampak bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan warga Kalbar.
"Seluruh program dan kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas. Anggaran yang dialokasikan harus mendukung prioritas pembangunan dan memberikan dampak bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kalbar," kata Krisantus.
Menurutnya, APBD merupakan instrumen penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, menjaga keberlangsungan pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses penyusunannya harus mengikuti tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sinergi Pemprov dan DPRD Jadi Kunci Pembahasan
Penyusunan anggaran membutuhkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. Krisantus berharap pembahasan rancangan APBD 2027 bersama DPRD Kalbar berlangsung konstruktif melalui komunikasi dan kerja sama yang baik.
Ia menekankan penyusunan anggaran tidak cukup memenuhi aspek administratif dan regulasi. Anggaran harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Perubahan APBD 2026 Ikut Disepakati di Rapat yang Sama
Pada rapat paripurna tersebut, Krisantus juga menyampaikan laporan keputusan pimpinan DPRD terkait persetujuan atas penyempurnaan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri. Evaluasi itu menyangkut Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Penyampaian nota penjelasan APBD 2027 menjadi bagian dari tahapan pembahasan anggaran daerah antara Pemprov Kalbar dan DPRD. Rancangan tersebut belum ditetapkan dan masih menunggu mekanisme pembahasan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.
