Pontianak – Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI), Yohan, menghadiri dan memberikan materi dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Bidang Kepemudaan dan Olahraga se-Kalimantan Barat Tahun 2025–2027, yang berlangsung di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (10/2).
Kegiatan ini digelar oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat dan diikuti oleh seluruh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program kepemudaan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam pemaparannya, Deputi Yohan menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan dan program kepemudaan berbasis data, terutama melalui pemanfaatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai alat utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan kepemudaan di daerah. Ia menegaskan bahwa pembangunan pemuda tidak bisa dilakukan secara terpisah, melainkan harus terintegrasi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan.
“Pembangunan pemuda harus dirancang secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, dengan IPP sebagai acuan bersama. Dengan demikian, program pemerintah daerah dapat menjawab kebutuhan dan tantangan pemuda di wilayah masing-masing,” ujar Deputi Yohan.
Deputi juga menyampaikan bahwa arah kebijakan pelayanan kepemudaan pada 2026 akan difokuskan pada penguatan kualitas pemuda secara menyeluruh, mencakup pendidikan, kesehatan fisik dan mental, partisipasi dalam dunia kerja, serta pencegahan perilaku berisiko. Ia menyoroti berbagai tantangan aktual pemuda, seperti tingginya angka NEET, masalah kesehatan mental, penyalahgunaan NAPZA, dan dampak negatif transformasi digital yang memerlukan kebijakan yang adaptif dan kolaboratif.
Dalam konteks perencanaan daerah, Deputi menekankan pentingnya penyusunan dan penguatan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan yang selaras dengan Rencana Aksi Nasional (RAN), RPJMN 2025–2029, serta arah pembangunan jangka panjang nasional. Pemerintah daerah diharapkan mampu memetakan potensi dan isu kepemudaan secara menyeluruh, melibatkan pemuda sebagai subjek pembangunan, serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.
Rapat koordinasi ini juga menjadi ruang dialog antara Kemenpora dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun ekosistem kepemudaan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Forum ini diharapkan mampu mewujudkan keselarasan program pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pemuda Kalimantan Barat sebagai bagian dari pembangunan nasional.
