PONTIANAK — Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan mengingatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayah tersebut untuk mengelola Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit secara benar. Instruksi ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kepentingan langsung petani sawit dan pembangunan daerah.
Apa yang Diminta Pemerintah Pusat?
Pemerintah pusat meminta agar DBH Sawit dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dana tersebut tidak boleh digunakan di luar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Prioritas penggunaan DBH Sawit harus difokuskan pada program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit. Selain itu, dana ini juga diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung perkebunan sawit.
Mengapa Imbauan Ini Muncul?
Langkah ini diambil setelah pemerintah pusat menemukan sejumlah kelemahan dalam pengelolaan DBH Sawit di beberapa daerah di Kalimantan Barat. Temuan tersebut mencakup masalah dalam proses penyerapan anggaran hingga kualitas pelaporan pertanggungjawaban dana.
Pemerintah pusat menilai bahwa masih ada celah yang perlu diperbaiki agar dana yang sudah dialokasikan benar-benar sampai ke tangan petani dan pembangunan infrastruktur perkebunan berjalan optimal.
Dampak Jika Pengelolaan Tidak Benar
Jika pengelolaan DBH Sawit tidak dilakukan sesuai aturan, pemerintah pusat tidak segan memberikan sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa pemotongan alokasi dana di tahun berikutnya atau bahkan penghentian penyaluran.
Oleh karena itu, Pemprov Kalbar dan seluruh pemkab/pemkot diminta untuk segera membenahi sistem pengelolaan dan pelaporan DBH Sawit. Langkah ini penting agar tidak ada daerah yang dirugikan akibat kelalaian administrasi.
Harapan untuk Petani Sawit
Dengan pengelolaan yang lebih baik, pemerintah pusat berharap DBH Sawit benar-benar menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit di Kalimantan Barat. Infrastruktur seperti jalan produksi, jembatan, dan fasilitas pengolahan diharapkan bisa dibangun dari dana ini.
Pemerintah daerah diminta segera melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan seluruh proses pengelolaan DBH Sawit berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan.
