Pontianak - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menegaskan komitmen provinsi untuk mempercepat sejumlah proyek infrastruktur yang dinilai berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pertemuan dengan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dilaksanakan Kamis lalu di Jakarta, dihadiri jajaran teknis Pemprov Kalbar termasuk Kepala Bapperida dan Kepala Dinas PUPR, serta perwakilan sektor perbankan dan penjaminan daerah.
Jalan Tol Jadi Kunci Optimalisasi Pelabuhan
Salah satu fokus utama pembahasan adalah optimalisasi fungsi Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan internasional. Wagub menekankan bahwa status internasional pelabuhan tersebut harus didukung oleh konektivitas infrastruktur yang memadai, terutama pembangunan jalan tol yang menghubungkan Pontianak dengan kawasan pelabuhan.
Krisantus mengatakan bahwa "percepatan pembangunan jalan tol ini menjadi kunci efektivitas operasional Pelabuhan Kijing. Tanpa konektivitas yang memadai, potensi besar pelabuhan ini tidak akan terserap maksimal. Ini adalah urat nadi logistik yang menghubungkan pusat produksi dengan gerbang ekspor." Konektivitas ini dipandang esensial untuk memastikan aliran barang ekspor-impor berjalan lancar dan efisien.
Pengerukan Sungai Kapuas dan Evaluasi RTRW
Selain pembangunan jalan tol, Pemprov Kalbar juga mendorong dukungan pemerintah pusat untuk pengerukan alur Sungai Kapuas. Upaya ini dilakukan guna menjaga aksesibilitas kapal menuju Pelabuhan Dwikora, mengingat tingginya tingkat sedimentasi yang berpotensi menghambat aktivitas pelayaran di kawasan tersebut.
Tidak hanya infrastruktur fisik, Wagub turut menyoroti pentingnya evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar selaras dengan kondisi riil di lapangan. Krisantus menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penyelesaian persoalan sengketa lahan, pertambangan rakyat, serta perlindungan hak masyarakat adat.
Program Inpres Jalan Daerah dan Respons Pusat
Dalam kesempatan audiensi tersebut, Pemprov Kalbar juga mengusulkan kelanjutan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah sebagai dukungan pembiayaan pembangunan jalan provinsi yang berfungsi sebagai jalur ekonomi masyarakat. Usulan ini diharapkan dapat memperkuat infrastruktur lokal yang mendukung aktivitas ekonomi di tingkat grassroot.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, pihak Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memberikan apresiasi dan respons positif. Pemerintah pusat akan menindaklanjuti melalui pembahasan lintas kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan implementasi yang terkoordinasi dan efektif.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah dan memperkuat kepastian hukum tata ruang bagi masyarakat. Momentum ini menunjukkan upaya serius pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi ekonomi Kalimantan Barat melalui infrastruktur yang andal dan terintegrasi.
