Munas KBPP Polri Mei 2026: Dukungan Regional Evita Nursanti Menguat di Kalbar

PONTIANAK — Pengurus Daerah (PD) KBPP Polri Kalimantan Barat secara resmi mengukuhkan sikap untuk mensukseskan Munas sekaligus mendukung kembali kepemimpinan Evita Nursanti pada periode mendatang. Pernyataan itu disampaikan Ketua PD KBPP Polri Kalbar Karolin Margret Natasa dalam rapat koordinasi daerah yang dihadiri pengurus resor dari berbagai kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, Kamis (7/5/2026).

Momentum Penguatan Ideologi di Tingkat Regional

Karolin mengatakan, dukungan yang diberikan PD KBPP Polri Kalbar dilandasi keinginan agar program-program strategis organisasi yang telah berjalan dapat terus berlanjut dan ditingkatkan pada periode berikutnya. Kepemimpinan yang berkelanjutan menjadi kunci agar agenda-agenda besar organisasi tidak terputus.

"Kami telah melihat kemajuan nyata selama kepemimpinan Ibu Evita Nursanti. Visi beliau dalam modernisasi organisasi dan perhatiannya terhadap kesejahteraan putra-putri Polri sangat dirasakan hingga ke tingkat daerah. Kalimantan Barat siap menjadi garda terdepan untuk mensukseskan Munas di Jakarta nanti," ujar Karolin.

Soliditas Daerah: Pilar Kekuatan Organisasi

Hingga saat ini, dukungan terhadap Evita Nursanti terus menguat dari berbagai daerah di Indonesia. Menurut Karolin, dukungan dari pengurus daerah telah mencapai puluhan wilayah. Soliditas regional ini menjadi kekuatan utama organisasi dalam menghadapi tantangan masa depan.

"KBPP Polri harus terus hadir di tengah masyarakat, menjaga nilai kebangsaan, memperkuat persatuan, serta menjadi organisasi yang adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi," ucapnya. Momentum Munas diharapkan tidak hanya menjadi ajang pemilihan ketua umum, tetapi juga forum penguatan ideologi dan arah gerak organisasi dalam menghadapi tantangan masa depan.

Peran Strategis KBPP Polri Dalam Kamtibmas

KBPP Polri memiliki peran strategis sebagai mitra Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), sekaligus mendukung berbagai program pembangunan pemerintah. Karolin menekankan bahwa organisasi ini harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan teknologi untuk tetap relevan dalam melayani kepentingan publik dan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).