SINTANG — Sebanyak 13 jembatan gantung di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, putus akibat diterjang banjir luapan yang melanda sejak Minggu (17/5). Bencana ini tidak hanya merusak akses transportasi, tetapi juga membuat 5.078 kepala keluarga dari 15 desa kesulitan mendapatkan pasokan bantuan darurat.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengonfirmasi bahwa selain jembatan putus, satu ruas jalan utama di wilayah tersebut masih terendam air. “Tercatat ada 13 jembatan gantung yang putus serta satu akses jalan utama masih terendam air,” kata Abdul di Jakarta, Kamis (21/5).
Desa-desa yang Terisolasi dan Rumah Rusak Berat
Banjir kali ini menghantam 15 desa di tiga kecamatan. Di Kayan Hulu, Desa Nanga Toran dan Pakak menjadi yang paling terdampak. Sementara di Kayan Hilir, Desa Landau Beringin dan Nanga Mau harus menghadapi akses yang terputus total.
Di Kelam Permai, Desa Sungai Sintang dan Bengkuang juga tidak luput dari genangan. BNPB mencatat lima unit rumah di kawasan tersebut mengalami rusak berat akibat terjangan air.
Akses Bantuan Terhambat: Tim Darurat Bergerak
Putusnya 13 jembatan gantung menjadi tantangan utama bagi tim reaksi cepat. Distribusi logistik ke Kecamatan Kayan Hilir, yang merupakan salah satu zona terdampak paling parah, harus dilakukan dengan jalur alternatif yang lebih panjang dan berisiko.
Saat ini, tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang masih berupaya melakukan penanganan darurat di lokasi kejadian. Mereka fokus pada evakuasi warga dan pendirian posko pengungsian sementara.
Berapa Jumlah Warga yang Masih Terisolasi?
Data BNPB belum merinci jumlah pasti warga yang masih terisolasi total, namun 5.078 kepala keluarga terdampak langsung oleh banjir dan kerusakan infrastruktur. Tim di lapangan masih terus mendata kebutuhan mendesak, terutama makanan, air bersih, dan obat-obatan.
Kapan Jembatan Gantung Mulai Diperbaiki?
Belum ada jadwal pasti perbaikan 13 jembatan gantung tersebut. BNPB dan BPBD Sintang masih fokus pada penanganan darurat dan pemulihan akses sementara. Pemerintah daerah diharapkan segera menganggarkan dana rehabilitasi pascabencana.