KUBU RAYA — Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mencatatkan sejarah baru dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 secara berturut-turut dari BPK RI. Prestasi ini menjadikan Kubu Raya sebagai salah satu daerah dengan konsistensi pengelolaan keuangan terbaik di Kalimantan Barat.
Apa Dampak WTP ke-12 bagi Warga Kubu Raya?
Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, predikat ini harus menjadi jaminan bahwa setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar digunakan untuk program yang menyentuh kebutuhan rakyat.
"Opini WTP ke-12 ini adalah bukti komitmen kami dalam tata kelola keuangan. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana anggaran itu berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan pendidikan," ujar Sujiwo dalam keterangan resminya.
Konsistensi yang Dibangun Sejak Satu Dekade Lalu
Pencapaian ini tidak datang dalam semalam. Sejak satu dekade terakhir, Pemkab Kubu Raya secara konsisten membenahi sistem akuntabilitas keuangan daerah. Mulai dari perencanaan anggaran yang partisipatif hingga pengawasan ketat pada setiap tahap pencairan dana.
BPK RI, dalam laporannya, menilai bahwa pengelolaan keuangan Kubu Raya telah memenuhi standar kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tidak ditemukan kelemahan signifikan dalam sistem pengendalian intern yang bisa merugikan negara.
Anggaran Harus Berdampak, Bukan Sekadar Habis
Sujiwo menekankan bahwa tantangan ke depan bukan lagi sekadar mempertahankan opini, melainkan memastikan efektivitas belanja daerah. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merancang program yang output-nya langsung dirasakan oleh petani, nelayan, dan pelaku UMKM di Kubu Raya.
"Saya tidak ingin anggaran hanya habis untuk kegiatan seremonial. Setiap proyek harus bisa diukur dampaknya: apakah jalan yang dibangun memperlancar distribusi hasil panen? Apakah bantuan modal benar-benar menaikkan omzet pedagang? Itu ukuran keberhasilan kami," tegasnya.
Apa Langkah Pemkab Selanjutnya?
Ke depan, Pemkab Kubu Raya akan fokus pada penguatan sistem pengawasan berbasis digital. Hal ini untuk meminimalisir kebocoran anggaran dan mempercepat realisasi program prioritas. Selain itu, evaluasi berkala terhadap capaian indikator kesejahteraan masyarakat akan menjadi acuan utama dalam penyusunan APBD perubahan.
Dengan raihan WTP ke-12 ini, Kubu Raya menjadi tolok ukur bagi daerah lain di Kalimantan Barat dalam hal transparansi dan akuntabilitas fiskal. Namun, ujian sesungguhnya tetap pada kemampuan pemerintah daerah untuk menerjemahkan angka-angka anggaran menjadi peningkatan kualitas hidup warganya.
Berapa lama Kubu Raya mempertahankan opini WTP?
Pemkab Kubu Raya telah mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut. Ini merupakan salah satu capaian terpanjang di Provinsi Kalimantan Barat.
Apa yang membedakan WTP Kubu Raya dengan daerah lain?
Selain konsistensi, Pemkab Kubu Raya menekankan bahwa opini WTP harus berbanding lurus dengan dampak program terhadap kesejahteraan rakyat. Bupati Sujiwo secara khusus meminta agar setiap anggaran memiliki output yang terukur bagi masyarakat.
Apakah anggaran di Kubu Raya diawasi secara ketat?
Ya, Pemkab Kubu Raya tengah memperkuat sistem pengawasan berbasis digital. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kebocoran anggaran dan setiap program berjalan tepat sasaran sesuai perencanaan.
