PONTIANAK — Enam belas CPNS di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Barat resmi menyandang status sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan digelar di Aula Kanwil Kemenkum Kalbar, Pontianak, baru-baru ini.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, memimpin langsung prosesi tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan dua hal fundamental yang harus melekat pada setiap aparatur sipil negara: integritas dan disiplin.
Mengapa Integritas dan Disiplin Jadi Sorotan?
Jonny menilai dua nilai tersebut menjadi benteng utama bagi seorang PNS di tengah dinamika birokrasi. Tanpa integritas, kata dia, seorang pegawai rentan terhadap penyimpangan wewenang. Sementara tanpa disiplin, roda pelayanan publik akan tersendat.
"Integritas dan disiplin bukan sekadar slogan. Ini adalah harga mati bagi setiap ASN yang ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tegas Jonny dalam sambutannya di hadapan para PNS baru.
16 PNS Baru: Siap Mengemban Tugas di Berbagai Unit
Ke-16 PNS yang baru dilantik akan ditempatkan di berbagai unit kerja di bawah Kanwil Kemenkum Kalbar. Mereka diharapkan mampu beradaptasi cepat dengan tugas dan tanggung jawab baru yang lebih besar.
Prosesi pelantikan ini menjadi momentum penting bagi para pegawai untuk memulai babak baru karier. Mereka tidak lagi berstatus sebagai CPNS yang masih dalam masa percobaan, melainkan PNS penuh dengan hak dan kewajiban yang melekat.
Apa Pesan Kakanwil untuk Para PNS Baru?
Selain integritas dan disiplin, Jonny Pesta Simamora juga mengingatkan agar para PNS baru terus meningkatkan kompetensi diri. Ia mendorong mereka untuk belajar secara berkelanjutan dan tidak cepat merasa puas dengan kemampuan yang dimiliki saat ini.
"Jadilah PNS yang profesional, responsif, dan inovatif. Tantangan ke depan akan semakin kompleks, dan kita harus siap menghadapinya dengan bekal ilmu dan etika yang kuat," pesan Jonny di akhir sambutannya.
Dengan resmi menjadi PNS, para pegawai ini kini memiliki kepastian status dan jenjang karier yang lebih jelas. Mereka diharapkan dapat menjadi motor penggerak reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkum Kalbar.
