KUBU RAYA — Titik panas (hotspot) di Kalimantan Barat fluktuatif dalam sepekan terakhir, mencapai puncak 824 titik pada 19 Agustus sebelum akhirnya tersisa 28 titik per Senin malam. Angka itu disebut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai hasil kerja keras gabungan TNI, Polri, Manggala Agni, dan relawan di lapangan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa data hotspot tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi aktual di lokasi.
"Gambut memang paling sulit dipadamkan karena apinya bisa berada di bawah permukaan dan produksi asapnya sangat luar biasa," kata Raja Juli seusai meninjau titik kebakaran di Rasau Jaya 3.
Puncak Hotspot Capai 824 Titik, Kini Tersisa 28
Berdasarkan data sementara yang disampaikan dalam rapat koordinasi di Kantor Daops Manggala Agni, jumlah hotspot bergerak dinamis. Pada 20 Agustus turun drastis ke 93 titik, lalu kembali naik menjadi 442 titik pada 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus.
Kunjungan Raja Juli ke Kalimantan Barat merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan instruksi pusat soal pengendalian karhutla dijalankan optimal di daerah. Operasi udara diperkuat dengan pengerahan tujuh helikopter water bombing untuk menjangkau lokasi yang sulit dilalui jalur darat, plus dua helikopter patroli untuk memantau perkembangan api.
Gubernur: Jangan Bakar Lahan, Ini Aturan yang Wajib Dipatuhi
Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan larangan pembakaran lahan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022. Jika masyarakat tetap melakukan pembakaran, ia mewajibkan pembuatan sekat bakar dan melarang meninggalkan lokasi sebelum api benar-benar padam.
"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membakar lahan pada saat musim kemarau panjang ini. Kondisi cuaca sekarang panas tinggi, jadi jangan membakar lahan dulu," tegas Norsan di hadapan Forkopimda, BPBD, TNI-Polri, dan Masyarakat Peduli Api.
Ia menyebut kerawanan karhutla di Kalbar dipicu luasnya lahan gambut dan masih adanya aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar. Dampaknya tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga melumpuhkan aktivitas warga lewat kabut asap.
Perusahaan Berbasis Lahan Wajib Siapkan Alat Pemadam
Dalam rapat tersebut, Norsan meminta perusahaan perkebunan tidak sekadar menjaga wilayah konsesi. Mereka diwajibkan menyiapkan sumber daya manusia dan sarana pemadaman, mengelola tata air di kawasan gambut, serta ikut membantu pemadaman di sekitar area usaha.
"Karhutla tidak boleh dipandang sebagai persoalan sektoral semata, melainkan sebagai persoalan bersama yang memerlukan kesiapsiagaan dan kolaborasi seluruh pihak," ujarnya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat patroli terpadu, verifikasi lapangan, dan melakukan pemadaman sedini mungkin agar api tidak meluas. Apresiasi disampaikan kepada petugas yang bekerja di tengah kepulan asap dan keterbatasan akses.
Api Padam, Asap dari Dalam Tanah Masih Keluar
Fenomena yang ditemui Menteri Kehutanan di Rasau Jaya 3 menjadi catatan penting: api di permukaan telah padam, tetapi asap pekat masih menyembur dari dalam tanah gambut. Kondisi ini membuat proses pendinginan memakan waktu lebih lama dibanding kebakaran di lahan mineral.
Raja Juli kembali meminta masyarakat dan korporasi menghentikan pembukaan lahan dengan cara membakar. Menurutnya, upaya pemadaman yang dilakukan saat ini akan sia-sia jika praktik pembakaran masih terus berulang di tengah musim kemarau.
