Pesawat yang ditumpangi Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni gagal mendarat di Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis pagi. Kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat jarak pandang di landasan pacu menyusut drastis hingga hanya sekitar 100 meter, sehingga pilot memutuskan tidak berani melakukan pendaratan.
PONTIANAK — Kunjungan kerja Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni ke Kalimantan Barat batal total pada Kamis ini. Gubernur Kalbar Ria Norsan mengonfirmasi pesawat yang ditumpangi orang nomor satu di Kementerian Kehutanan itu tidak bisa mendarat di Bandara Supadio Pontianak saat kabut asap menyelimuti wilayah tersebut.
"Di tempat kita ini beliau batal datang karena kabut asap dan jarak pandang hanya bisa 100 meter saja. Sehingga pesawat tidak berani untuk landing," kata Ria Norsan di Pontianak, Kamis.
Penyebab Pembatalan: Asap Karhutla Turunkan Visibilitas
Kepadatan partikel asap yang menyelimuti Kalbar membuat visibilitas di sekitar bandara turun ke level yang membahayakan operasional penerbangan. Kondisi ini bukan hanya mengganggu jadwal penerbangan komersial, tetapi juga menghambat mobilitas pejabat negara yang hendak meninjau langsung lokasi bencana asap.
Ria Norsan menyebut pemerintah daerah akan mengupayakan kunjungan Menhut dijadwalkan ulang. Jika cuaca membaik dan jarak pandang pulih, agenda yang sudah disiapkan akan tetap dijalankan, atau paling lambat di hari berikutnya.
Jadwal Kunjungan yang Tertunda: Tiga Titik Karhutla dan Rapat Koordinasi
Dalam kunjungan yang batal ini, Menhut dijadwalkan meninjau tiga lokasi yang terdampak karhutla di Kalbar. Titik pertama berada di kawasan Limbung, kemudian area sekitar SMA Negeri 4, dan terakhir Rasau Jaya.
Setelah peninjauan lapangan, agenda berlanjut ke rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Pertemuan ini dirancang untuk membahas strategi penanganan karhutla yang pekan ini sudah memicu status siaga di sejumlah kabupaten/kota.
Bantuan Pusat untuk Perkuat Penanganan di Lapangan
Di tengah pembatalan kunjungan, pemerintah pusat tetap menyiapkan dukungan logistik untuk memperkuat upaya pemadaman. Bantuan tersebut mencakup pompa air dan berbagai perlengkapan teknis lain dari Kementerian Kehutanan.
"Bantuan rencana pompa air, peralatan-peralatan yang akan dibantu dari Kementerian Kehutanan. Kemudian makanan dan minuman, obat-obatan, masker dan lain sebagainya," ujar Gubernur Kalbar.
Perusahaan Terlibat Karhutla: Ancaman Sanksi dan Pencabutan Izin
Persoalan karhutla di Kalbar bukan persoalan baru. Ria Norsan menegaskan pemerintah daerah tidak segan menindak perusahaan yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Pada 2019 silam, sejumlah perusahaan di Kalbar sudah pernah diproses hingga tahap pencabutan izin usaha.
"Sudah pernah. Tahun 2019 juga banyak yang sudah kita tindaklanjuti, sampai pencabutan izin," tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kalbar bersama pemerintah pusat terus memperkuat koordinasi pengendalian karhutla. Kondisi asap yang melumpuhkan aktivitas penerbangan ini menjadi alarm bahwa bencana kabut asap tidak lagi hanya soal kesehatan masyarakat, tetapi telah menghambat mobilitas dan agenda pemerintah dalam penanganan langsung di lapangan.
