PONTIANAK — Andreas Acui Simanjaya menilai wacana pencalonan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebagai wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka perlu dicermati dunia usaha. Menurut dia, dinamika pergantian wakil presiden berpotensi memengaruhi keputusan bisnis dan investasi di daerah.
Pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026, kata Andreas, harus disikapi dengan memastikan proses pergantian berjalan sesuai ketentuan hukum. Dunia usaha membutuhkan kepastian arah kebijakan selama masa transisi kepemimpinan.
Mengapa Pengusaha Pontianak Khawatir soal Dasco
Andreas menyoroti potensi dinamika di antara elite politik jika presiden dan wakil presiden berasal dari partai yang sama. Kondisi itu, menurut dia, bisa memunculkan gesekan politik di luar Partai Gerindra.
"Kehadiran Dasco sebagai salah satu kandidat yang dibicarakan secara umum juga menjadi perhatian kita. Sebab, jika presiden dan wakil presiden berasal dari satu partai yang sama, akan timbul dinamika dari elite politik di luar Partai Gerindra," ujar Andreas.
Stabilitas politik dan kepastian arah kebijakan menjadi pertimbangan penting bagi pengusaha dalam mengambil keputusan bisnis maupun investasi. Karena itu, wakil presiden baru diharapkan mampu membantu Presiden mengambil keputusan strategis, terutama di bidang ekonomi.
Bekal Ekonomi Makro yang Dibutuhkan Wapres Baru
Andreas menekankan pemahaman ekonomi makro dan dunia usaha sebagai syarat penting bagi wakil presiden baru. Kemampuan itu dinilai menentukan kualitas pendampingan kepada Presiden dalam mengambil keputusan yang menyangkut pertumbuhan ekonomi dan kebaikan masyarakat.
"Pemahaman mengenai ekonomi makro dan dunia usaha sangat penting dalam mendampingi Presiden untuk membuat keputusan-keputusan penting yang menyangkut pertumbuhan ekonomi dan kebaikan bagi masyarakat," katanya.
Dia berharap pemerintah memprioritaskan penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya beli masyarakat. Kebijakan perpajakan yang membebani masyarakat dan dunia usaha juga perlu dievaluasi.
Usul Andreas: Sumber Daya Alam Biayai APBN, Bukan Pajak
Menurut Andreas, kekayaan sumber daya alam Indonesia dapat dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan negara. Dengan begitu, pajak tidak menjadi sumber utama penerimaan APBN.
"Sumber daya alam Indonesia luar biasa, bisa membiayai APBN dan instrumen pajak tidak dijadikan sebagai sumber utama pembiayaan APBN," tegasnya.
Wacana pergantian wakil presiden masih bergulir di tingkat elite politik. Dunia usaha di Pontianak menunggu kepastian proses dan arah kebijakan ekonomi dari pemerintahan baru.