PONTIANAK — Saat ini, baru sekitar 65 persen jalan provinsi di Kalimantan Barat yang masuk kategori mantap. Angka itu masih jauh dari harapan untuk mendukung kelancaran distribusi logistik dan hasil bumi di daerah yang memiliki bentang wilayah luas.
Melalui Inpres Nomor 11 Tahun 2025, pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp 178.428.461.000 untuk menangani ruas jalan provinsi dan kabupaten di Kalbar. Total panjang ruas yang mendapat sentuhan program ini mencapai 34,72 kilometer.
“Kita harapkan dengan adanya Inpres Jalan Daerah ini dapat membuka akses infrastruktur yang selama ini masih terbatas serta mempercepat konektivitas antarwilayah di Kalimantan Barat,” ujar Norsan dalam sambutannya.
Dalam acara yang dipusatkan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan jalan merupakan langkah strategis nasional. Kepala negara menyebut jalan yang baik akan memperlancar distribusi hasil pertanian, perikanan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Secara nasional, Inpres Jalan Daerah tahap ini menuntaskan pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di berbagai daerah. Peresmian dilakukan serentak dan dipimpin langsung oleh Presiden dari Jakarta.
Gubernur Ria Norsan menjelaskan, pelaksanaan Inpres Nomor 11 Tahun 2025 direncanakan berlangsung hingga tahun 2029. Artinya, masih ada waktu bagi pemerintah daerah untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di titik-titik yang selama ini terisolasi.
“Target kita sampai tahun 2030 mencapai 80 persen jalan mantap. Sesuai kemampuan anggaran yang tersedia, perbaikan akan terus dilakukan secara bertahap. Mudah-mudahan target tersebut dapat tercapai,” ungkap Norsan.
Pemerintah Provinsi Kalbar berharap program ini bisa terus berlanjut. Selain memperkuat konektivitas, jalan yang baik dinilai mampu meningkatkan daya saing wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata hingga ke pelosok.