SANGGAU — Angka kemiskinan di Kabupaten Sanggau masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah. Berdasarkan data yang dirilis dalam Seminar RPKD 2026-2030, jumlah penduduk miskin mencapai 22.930 orang atau 4,61 persen dari total penduduk. Target ambisius pun dicanangkan: turun ke 3,30 persen pada 2030.
Garis Kemiskinan: Rp460.246 Per Orang Per Bulan
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sanggau, Hakim Azizi, menjelaskan bahwa indikator kemiskinan daerah menggunakan pendekatan pengeluaran. Seseorang dikategorikan miskin jika pengeluarannya di bawah Rp460.246 per orang per bulan. Angka ini disesuaikan dengan inflasi dan didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
“Jadi pendekatannya pengeluaran. Itu terkait dengan inflasi juga. Kalau batasnya di Sanggau itu Rp460.246 per orang per bulan,” kata Hakim di hadapan peserta seminar.
Bukan Sekadar Soal Pendapatan
Wakil Bupati Susana Herpena menekankan bahwa kemiskinan tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Menurutnya, persoalan ini mencakup banyak aspek seperti pendidikan, kesehatan, akses jalan, air bersih, sanitasi, hingga kesempatan ekonomi.
“Penanggulangan kemiskinan tidak bisa dikerjakan oleh satu OPD saja, tapi oleh semua OPD terkait, dan tidak bisa dilakukan dengan cara yang biasa,” ujar Susana.
Mengapa Angka Susah Turun? Tersisa Masalah Kronis
Susana mengakui bahwa semakin rendah angka kemiskinan, semakin berat tantangan yang dihadapi. Sisa penduduk miskin yang ada saat ini kerap menghadapi persoalan berlapis. Mereka tinggal di lokasi dengan akses terbatas, berpendidikan rendah, belum memiliki keterampilan kerja, dan sulit menjangkau layanan kesehatan.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin yang masih ada sering menghadapi persoalan berlapis,” terangnya.
Bansos Tidak Cukup, Perlu Jalan Menuju Kemandirian
Dalam paparannya, Susana menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak bisa hanya bertumpu pada bantuan sosial pemerintah. Bantuan tetap penting untuk kelompok sangat rentan, tetapi bagi masyarakat miskin yang masih produktif, pendekatan harus berbeda.
“Kita harus membuka jalan agar mereka bisa mandiri, meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan secara bermartabat,” pungkasnya.
Pemkab Sanggau kini tengah menyusun strategi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan terpadu. Target 3,30 persen pada 2030 disebut akan menjadi tolok ukur keberhasilan kebijakan sosial-ekonomi di daerah tersebut.
