PONTIANAK — Kebijakan larangan penjualan mobil bensin di Hainan mulai berlaku penuh pada 2030. Aturan tersebut mewajibkan seluruh kendaraan baru, termasuk kendaraan operasional pemerintah, layanan publik, dan kendaraan pengganti, beralih ke energi bersih. Pengecualian hanya diberikan untuk kendaraan utilitas dengan fungsi khusus.
Target Ambisius: 45 Persen Kendaraan Listrik pada 2030
Pemerintah Hainan menetapkan sasaran bertahap. Porsi kendaraan listrik ditargetkan mencapai 23,75 persen dari total populasi kendaraan pada 2025, lalu meningkat menjadi lebih dari 45 persen pada 2030. Armada yang wajib beralih meliputi kendaraan dinas, kendaraan kebersihan, hingga angkutan penumpang.
Hingga pertengahan 2026, Hainan mencatat tingkat penetrasi kendaraan listrik tertinggi di China. Provinsi ini juga menempati posisi kedua dalam jumlah kepemilikan kendaraan listrik di antara seluruh wilayah administratif setingkat provinsi.
Infrastruktur Pengisian Daya Terus Diperluas
Untuk mendukung target tersebut, Pemerintah Provinsi Hainan memperluas jaringan stasiun pengisian daya. Rasio kendaraan terhadap titik pengisian ditargetkan kurang dari 2,5 kendaraan per satu titik. Provinsi ini juga mengandalkan energi terbarukan sebagai sumber utama pasokan listrik.
Namun, proses transisi masih menghadapi tantangan. Laporan People's Daily pada 2022 mencatat persoalan integrasi infrastruktur pengisian daya listrik dan hidrogen dengan tata ruang perkotaan. Selain itu, Hainan berada di ujung jaringan Southern Power Grid, sehingga biaya listrik relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di China.
Kemandirian Energi Jadi Kunci
Pemerintah menargetkan tingkat kemandirian energi naik dari 24 persen pada 2025 menjadi 54 persen pada 2030. Strateginya mencakup pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir dan optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan. Kebijakan manajemen lalu lintas juga akan diterapkan untuk mempercepat adopsi kendaraan energi baru dan mengurangi penggunaan kendaraan konvensional secara bertahap.
Hainan dinilai lebih fleksibel dalam menerapkan kebijakan ini karena tidak memiliki banyak industri otomotif besar, selain Hainan Mazda. Karakteristik tersebut memudahkan pemerintah melakukan transformasi tanpa resistensi signifikan dari sektor industri.
