PONTIANAK — Ketua Fraksi PAN DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, meminta seluruh elemen masyarakat tidak terprovokasi oleh pengibaran Bendera Borneo Raya yang muncul di sela-sela peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia justru membaca fenomena itu sebagai sinyal protes terhadap masih timpangnya perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerah.
Menurut Zulfydar, momentum kemerdekaan seharusnya menjadi pengingat bahwa persatuan dibangun dari kebersamaan. Namun, ia mengakui bahwa berbagai persoalan yang muncul di daerah, termasuk melalui simbol-simbol tertentu, merupakan aspirasi yang perlu didengar.
Substansi di Balik Simbol: Perhatian Pusat yang Belum Merata
Zulfydar menegaskan bahwa kemunculan bendera tersebut dalam beberapa hari terakhir harus dilihat secara jernih. Ia menilai hal ini merupakan kritik sekaligus peringatan bagi pemerintah pusat agar pembangunan di daerah, khususnya Kalimantan Barat, terus diperkuat.
"Perbedaan muncul karena perhatian belum cukup. Saya kira adanya hal-hal yang terjadi dalam satu dua hari belakangan ini seperti adanya bendera, memberikan peringatan kepada pemerintah pusat terhadap perhatian pembangunan dan kaitan lainnya," ujarnya pada Senin (17/8/2026).
Sebagai mediator konflik, Zulfydar mengajak masyarakat Kalbar untuk tetap menjaga ketenangan dan tidak memperkeruh suasana. Ia berharap persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik horizontal di tengah masyarakat.
"Kita harapkan masyarakat yang berada di Kalbar tetap menjaga ketenangan. Karena kedamaian milik kita bersama. Saya kira ini harus dapat dicari substansi permasalahannya, keinginannya tentu bisa dirasakan juga," katanya.
Pembangunan Tak Boleh Mandek: TKD Dipotong, Target 2045 Dipertaruhkan
Di tengah polemik simbol tersebut, Zulfydar memastikan pembangunan di Kalbar tidak boleh berhenti. Ia menyebut pemerintah provinsi bersama DPRD Kalbar terus berjuang memperjuangkan kepentingan masyarakat meski menghadapi keterbatasan anggaran, termasuk pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
"Pembangunan harus jalan terus. Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar bersama DPRD Kalbar terus membangun. TKD dipotong, tetapi pemerintah terus mengupayakan Kalbar mencapai titik yang diharapkan masyarakat Kalbar," jelasnya.
Ia menekankan bahwa kekuatan nasional tidak bisa dipisahkan dari kemajuan daerah-daerah di Indonesia. Perhatian terhadap daerah, kata dia, perlu terus diperkuat agar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara lebih nyata.
Hal tersebut berkaitan erat dengan agenda pembangunan jangka panjang, terutama pertumbuhan ekonomi dan kesiapan menghadapi bonus demografi menuju 2045.
"Kita bicara pertumbuhan ekonomi, masa depan bonus demografi 2045. Mulainya ini sudah bagus, tetapi bagaimana kita tambah kekuatan relevansinya, memperkuat dan mengakar kembali. Daerah harus menjadi perhatian," katanya.
Zulfydar berharap peringatan HUT ke-81 RI ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk kembali memperkuat persatuan. Menurutnya, daerah adalah pilar kekuatan nasional dalam membangun kebersamaan.
"Daerah harus menjadi kekuatan nasional karena adanya daerah-daerah untuk membangun kebersamaan," pungkasnya.
